Demo May Day Lantaran Pemerintah Gagal Tangani Buruh

Jakarta - Setiap kali memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), ribuan buruh selalu turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Ini menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam menangani masalah perburuhan di Indonesia.Agar buruh tidak kembali turun ke jalan, setidaknya ada 3 hal yang harus diatasi pemerintah agar kaum pekerja ini mendapatkan kenyamanan.Tiga hal itu adalah peningkatan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah minimum, menyelesaikan persoalan buruh yang di-PHK yang belum mendapatkan pesangon, dan penghapusan sistem outsourcing."Ini adalah bukti belum ada perbaikan terhadap nasib buruh oleh pemerintahan SBY. Pemerintah harus lebih serius menangani buruh," kata Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, Ribka Tjiptaning, saat dihubungi detikcom, Selasa (1/5/2007).Ribka mengatakan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus memperhatikan nasib buruh. Karena pembiaran terhadap buruh adalah bentuk terhadap pelanggaran hak asasi manusia."Masih banyak buruh yang di-PHK belum mendapat gaji dan pesangon. Penolakan buruh outsourcing juga tidak ada tindak lanjut. Masih banyak pabrik yang menggunakan buruh kontrak. Pemerintah harus tegas terhadap yang begini ini," tegas Ribka.Terkait dengan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Ribka mengakui masih banyaknya kelemahan dalam UU tersebut yang merugikan buruh. Karena itu, lanjut dia, harus ada upaya perbaikan terhadap UU tersebut yang lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan nasib buruh."Penolakan buruh terhadap revisi tahun lalu karena draf revisinya lebih membunuh nasib buruh. Kalau revisinya untuk peningkatan kesejahteraan, saya kira buruh akan terima," imbuh Ribka. (rmd/sss)