.webp)
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding meminta anggaran tambahan ke DPR RI sejumlah Rp 1,3 triliun. Penambahan anggaran diajukan untuk kegiatan penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan.
Hal tersebut disampaikan Karding seusai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (22/1/2025). Karding menyebut usulan Kementerian P2MI disambut positif dalam forum rapat bersama Komisi IX DPR RI.
"Ini kan usulan, usulan untuk ABT (anggaran belanja tahunan) jadi kita usulkan Rp 1,3 triliun untuk tambahan anggaran berikutnya dan alhamdulillah seluruh pimpinan kapoksi dan anggota memberi dukungan," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi IX DPR RI meminta Kementerian P2MI memprioritaskan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Ia berharap anggaran tersebut dapat terealisasi.
"Dengan catatan bahwa cita-cita idealis kita untuk melakukan pelindungan, pemberdayaan dan pelayanan yang baik terhadap PMI harus terus meningkat dari tahun ke tahun," ungkapnya.
Ia menyebut sebesar 91% dari anggaran itu akan digunakan untuk penempatan pelindungan dan pemberdayaan. Pihaknya juga akan memperbaiki pelayanan di semua unsur yang terkait dengan PMI.
"Utamanya lebih banyak di angka 91% untuk kegiatan-kegiatan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan. Jadi target penempatan kita karena target penempatan kita dari 267 jadi 400-an ribu, jadi suka tidak suka harus perkuat sumber daya manusia kita," ujar Karding.
"Kita harus memperbaiki pelayanan kita sekaligus kita harus membuka pasar-pasar baru. Tetapi jangan lupa kualitas perlindungan yang utama," tambahnya.
Karding berharap Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara di Eropa, selain Jerman. Dis mengatakan untuk saat ini anggaran P2MI masih sama di angka Rp 494 miliar.
"(Pasar baru) Ke Eropa, jadi sekarang kami sedang menjajaki beberapa negara di Eropa selain Jerman, kalau Jerman sudah ada. Nah, ini akan kita target, tahun-tahun ini sudah terbuka beberapa negara," ujar Karding.
"Kalau tahun lalu itu Rp 494 (miliar), untuk sekarang juga anggaran kami Rp 494 miliar. Nih kita usulkan tambahan, jadi yang sekarang ini Rp 494 miliar," imbuhnya.
Simak juga Video: Polri Bersama KP2MI Bakal Bentuk Desk PMI Ilegal dan TPPO
