DPD Minta Jatah Kursi Menteri

Nusa Dua - Bukan hanya partai politik saja yang ribut menyodorkan nama terkait reshuffle. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) alias lembaga para senator pun ikut latah meminta jatah kursi di kabinet."DPD adalah sebuah lembaga yang harus diperhitungkan SBY dalam reshuffle kabinet. Dan kita telah mengusulkan orang-orang terbaik untuk dijadikan menteri," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam jumpa pers di Cafe Ulam, Nusa Dua, Bali, Minggu (29/4/2007).Tidak sekadar basa-basi, 4 nama pun telah disiapkan DPD. Mereka yakni anggota DPD asal Bengkulu Bambang Suroso yang diusulkan oleh 30 anggota DPD, Wakil Ketua DPD Irman Gusman, yang juga anggota DPD asal Sumatera Barat, anggota DPD asal NTB Harun Al Rasyid, dan Sekjen DPD Siti Nurbaya."DPD ingin menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki keinginan yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan SBY, khususnya upaya dalam mempercepat pembangunan daerah. Dan DPD adalah sebuah lembaga perwakilan daerah sehingga bisa menangani masalah-masalah daerah," jelas Laode Ida.Mengomentari tudingan DPD bersikap overacting dengan meminta jatah menteri, Laode Ida malah beranggapan sudah sepantasnya bagi DPD untuk mendapatkan kursi menteri."Ada yang terjebak dalam pikiran konservatif, yang selalu berpikiran bahwa yang layak dijadikan menteri adalah orang-orang partai politik atau profesional. Padahal DPD tidak kalah kualitasnya dengan mereka," imbuh Laode Ida.Sementara itu, terkait rencana reshuffle mendatang, La Ode Ida tegas meminta agar menteri yang memiliki persoalan sepantasnya diganti. "Bermasalah dengan kesehatan, bermasalah di mata publik seperti korupsi, dan kinerjanya tidak bagus," ujarnya. (ndr/nrl)