Jelang Mayday, Jangan Politisasi Gerakan Buruh Indonesia

Jakarta - Mayday hanya tinggal hitungan jari. Buruh pun berencana melakukan aksi besar-besaran. Namun Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu khawatir, aksi buruh ini adalah politisasi."Jangan sampai ini dipolitisasi, buruh hanya dijadikan tunggangan kelompok tertentu dengan mengusung jargon-jargon saja," kata Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu FX Arief Poyuono dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (28/4/2007).Arief mencium indikasi politisasi buruh karena hampir 90 persen pimpinan federasi atau konfederasi buruh, bukan berasal dari buruh. Hal itu tentu saja menyalahi aturan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja."Serikat pekerja itu kan dibentuk oleh dan untuk buruh," cetus Arief.Apalagi, ada beberapa federasi dan konfederasi buruh yang pendanaannya berasal dari luar negeri. Dan dengan demikian, maka yang mendapat keuntungan bukan buruh, melainkan aktivis buruh."Dengan pendana asing itu, kan ada sejumlah program yang harus dijalankan. Ya caranya dengan aksi, misalnya. Tapi justru di negara si pendana, tidak ada demo buruh begitu. Ini kan namanya mau mengacaukan perburuhan Indonesia," lanjut dia.Arief lantas mengimbau buruh di Tanah Air agar tidak turun ke jalan saat Mayday. Sebab dengan aksi yang demikian, akan membuat takut pengusaha. Dan karenanya, pengusaha mengamankan diri dengan outsourcing."Kalau aksi saat hari efektif kan jadi membuat tidak produktif. Saya tidak mau seperti tahun lalu, ada yang ditangkap. Sudah begitu, pimpinannya tidak bertanggung jawab," tukasnya. (nvt/nvt)