Kongres AS Tentukan Batas Waktu Penarikan Pasukan di Irak

Washington - Kongres AS menyetujui dana sebesar US$ 124 juta untuk menarik pasukan AS di Irak. Tetapi Presiden AS George W Bush diberi batas waktu hingga Maret 2008 untuk memulangkan seluruh prajurit di Irak dan mengakhiri perang secara bertanggung jawab.Jumlah dana tersebut sebenarnya melebihi permintaan Presiden Bush. Namun dengan jumlah yang amat besar Kongres AS berharap Bush dapat menyusun kembali kekuatan pasukan AS di Irak dan segera mengakhiri perang."Ini pelajaran baru buat kita, menjauh dari perang sipil tak berujung dan menyusun kembali kekuatan pasukan dengan rencana yang bertanggung jawab. Bukan hanya penarikan pasukan dengan tergesa-gesa," kata anggota Kongres AS, Hary Reid, sebelum voting seperti dilansir dari AFP, Kamis (26/4/2007)."Untuk presiden yang membawa negara pada keadaan perang dengan praduga yang salah, dia butuh dorongan untuk menerima bahwa kebijakannya gagal, dan bekerja sama dengan kita untuk mengakhiri perang dengan bertanggung jawab. Dana ini memberinya langkah ke depan," lanjut Reid.Menanggapi voting Kongres tersebut, Gedung Putih kembali mengulangi pernyataaan Bush yang akan memveto keputusan Kongres tersebut. Penentuan batas penarikan pasukan dianggap merupakan cara yang membawa bencana."Presiden mengatakan bahwa kita harus melalui proses itu, dengan memberikan sejumlah dana dan memveto keputusan itu maka kita akan melangkah lebih maju," kata Juru Bicara Gedung Putih Dana Perino. Namun dana yang telah disetujui tersebut baru bisa dicairkan oleh Bush pada awal Mei 2007. Tepat 4 tahun ketika dia berpidato di atas Kapal Induk USS Abraham Lincoln yang menyatakan perang di Irak adalah misi sempurna untuk meraih kemenangan.Sementara Ketua Kongres AS asal Partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan, perang di Irak telah memakan korban 3.200 pasukan AS dan ribuan warga sipil Irak serta biaya ratusan jutaan dolar AS."Pengorbanan pasukan kita dan keluarganya meminta lebih dari cek kosong yang presiden minta, untuk perang tanpa akhir," tandas Pelosi. (nwk/bal)