Lumpur Lapindo Sengaja untuk Bangkrutkan Group Bakrie

Bandung - Meluasnya genangan lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, Jawa Timur, disinyalir sebuah kesengajaan untuk menciptakan konflik sosial di tengah masyarakat serta konflik yang ujungnya membuat Group Bakrie bangkrut.Demikian disampaikan Dirut Indo Solution Agus Muldya dalam diskusi dan pemutaran film "Dampak sosial lumpur Porong dalam perspektif keamanan" yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Bandung (26/4/2007)."Ada upaya membiarkan lumpur meluas sehingga tercipta konflik sosial dan juga membenturkan warga dengan Group Bakrie, yang akhirnya bertujuan untuk membangkrutkan Group Bakrie," ujarnya.Menurutnya, sebelum semburan lumpur belum membesar dan genangannya meluas, sudah ada dari pihak Lapindo dan berbagai pihak baik LSM maupun dewan yang mengusulkan kanalisasi. Namun, hal itu sama sekali tidak direspon. "Baru setelah genangan lumpur meluas, presiden memerintahkan kanalisasi," katanya."Setelah genangan lumpur meluas sehingga menggenangi wilayah Perumtas. Pemerintah malah menuntut Lapindo untuk membayar ganti rugi. Padahal jika saat semburan masih kecil dilakukan kanalisasi, wilayah Perumtas tidak akan tergenang," tambah Agus. Senada dengan Agus, Vice Presiden HR & Relation PT Lapindo Brantas Yuniwati Teryana menyatakan ada upaya untuk memojokkan posisi PT Lapindo Brantas dan Group Bakrie. "Saya menyimpulkan kejadian semburan lumpur ini sudah dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya."Sejak awal semburan, kita sudah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menanggulanginya. Tapi kita selalu dihalangi dan ditentang, sehingga kejadian terus membesar dan rumit seperti sekarang ini," lanjutnya.Yuniwati juga membantah jika Lapindo dianggap tidak bertanggung jawab dan membiarkan warga. Dia mengungkapkan selama setahun luapan lumpur Porong terjadi, PT Lapindo sudah mengeluarkan dana sebesar Rp1,4 triliun untuk program sosial, penutupan semburan dan pembangunan tanggul. "Semua dana itu dikeluarkan oleh Lapindo dan belum ada dana pemerintah yang ikut terpakai. Kami sudah keluarkan dana untuk jatah hidup Rp 300 ribu per jiwa selama enam bulan sebesar Rp 40 miliar. Uang kontrakan juga kami tanggung selama dua tahun dan sudah kami salurkan Rp 87 miliar. Pengobatan warga di pengungsian pun kami tanggung," ungkap Yuniwati.Yuniwati menegaskan, pengeluaran dana sebesar itu merupakan bentuk tanggung jawab dan kesadaran PT Lapindo, sekalipun perusahaannya belum dipastikan bersalah dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo. (ern/djo)