Membongkar 'Mafia' Minyak Pertamina Lewat Panja
Kamis, 26 Apr 2007 09:01 WIB
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie tidak dapat menyembunyikan rasa kesalnya atas ulah makelar minyak di Pertamina. Permintaannya agar direksi Pertamina untuk membuka data impor minyak tidak dipenuhi dengan alasan: rahasia. Untuk membukanya harus ada persetujuan komisaris Pertamina.Mendengar pernyataan Dirut Pertamina Ari Soemarno, Alvin kesal. Maka itu, dia meminta Komisi VII DPR memanggil Ari kembali bersama dengan para komisaris termasuk Menneg BUMN Sugiharto. Tapi apa lacur, beberapa hari lalu, Sugiharto urung hadir dan hanya diwakili oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (Piset) Roes Aryawijaya. Bisa ditebak, data impor yang diminta sebagian anggota DPR itu pun akhirnya tak kunjung terbongkar. "Padahal data ini penting. Kita bisa tahu berapa angka impor minyak yang dikeluarkan, apa benar sesuai kebutuhan. Mereka beli minyak dengan siapa," kata Alvin kepada detikcom, Kamis (26/4/2007).Akhirnya rapat pun dilanjutkan dengan hanya kehadiran Roes Aryawijaya. Tapi tetap saja data itu tak kunjung keluar dengan alasan yang masih sama, menunggu persetujuan Menneg BUMN.Alvin pun tak kehilangan akal. Dia bersama dengan anggota Komisi VII lainnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pertamina. "Dalam rapat terakhir ini sudah disetujui oleh Komisi VII akan dibentuk Panja," tutur Alvin.Panja ini nantinya akan membongkar seluruh borok-borok yang ada di Pertamina. Karena, tak hanya soal makelar minyak saja yang merugikan negara. Tapi juga soal pembelian high octane mogas component (HOMC) yang diduga tidak jelas, ada keanehan. "Pokoknya banyak lah, termasuk mundurnya Dirut Petral (anak perusahaan Pertamina-red). Ini ada apa?" tanya Alvin.Alvin yakin jika persoalan-persoalan di Pertamina sudah diproses melalui Panja, maka akan lebih mudah bagi penegak hukum untuk menanganinya. "KPK semestinya sudah harus bergerak tanpa Panja karena BBM itu kan menggunakan subsidi yang diambil dari uang negara," ujar Alvin.
(mar/asy)











































