Pemerintah Diminta Terbuka Soal Panitia Seleksi Pimpinan KPK

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah untuk terbuka mengumumkan kriteria nama calon anggota Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikhawatirkan bila nama itu tidak sesuai justru malah akan memperburuk citra Presiden SBY."Kita minta Presiden dalam hal ini Menteri PAN untuk terbuka menyampaikan kriteria siapa-siapa orang yang akan duduk dalam kepanitian seleksi," kata Ketua Badan Pengurus YLBHI Patra M Zein kepada detikcom, Kamis (26/4/2007).Menurut Patra, pemerintah jangan sampai salah memilih orang, sebab saat ini KPK menjadi tumpuan akhir masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Hal ini disampaikan Patra, terkait adanya rumor bahwa dalam satu sampai dua hari ini pemerintah akan mengumumkan nama-nama anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK dan Surat Ketetapan pengangkatan kepanitian yang akan ditandatangani oleh Presiden."Untuk itu kita minta ini diumumkan secara terbuka, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Sebaiknya ini juga harus meminta masukan dari masyarakat tentang orang yang layak duduk di kepanitiaan," ujar Patra.Patra berharap, pemerintah mau mengambil orang yang punya integritas dan track record dalam pemberantasan korupsi dan serta tidak memiliki kepentingan pribadi dan kelompok. Misalnya tidak mengangkat orang yang punya hubungan dekat dengan orang yang diduga sebagai pelaku korupsi atau orang yang justru diduga sebagai pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang.Patra hingga kini belum mengetahui siapa saja yang sudah masuk daftar nama calon anggota panitia seleksi tersebut. "Yang kita dengar, ini sedang digodok nama-namanya. Jangan sampai tiba-tiba SBY tanda tangan lalu nama-nama yang dipilih ternyata tidak layak, itu akan memperburuk citra SBY sendiri," jelasnya. (zal/ndr)