Dana PPMK Jakut Rp 11 Miliar Terancam Macet

Jakarta - Tidak kurang dari Rp 11 Miliar dari total Rp 50 Miliar dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Jakarta Utara terancam macet. Angka itu diperoleh setelah terakumulasi dari anggaran tahun 2001-2005 yakni lewat program ekonomi di kelurahan-kelurahan.Kepastian kemacetan dana PPMK itu dibeberkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta Utara, Amir Mufti Effendi, di kantor Walikota Jakarta Utara, Jl Yos Sudarso, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2007). Alasannya, banyak warga menilai program PPMK merupakan dana cuma-cuma yangtidak akan dikembalikan."Besaranya memang sedikit, tiap warga diberi modal Rp 300 ribu - Rp 5 Juta per orang, tergantung jenis usahanya seperti jualan gado-gado atau bakso keliling. Tapi kalau dikalkulasi dari lima tahun lalu, ya mencapai angka segitu. Banyak warga yang enggak tahu itu dana bergulir yang harusdikembalikan ," jelas Amir.Kini pihaknya telah membentuk tim untuk menagih dana macet itu. Namun kesulitan langsung ditemui lantaran tiap warga peminjam jumlahnya bervariasi."Ada beberapa sudah meninggal atau pindah rumah, atau balik ke desanya. Masak kita mau nagih uang Rp 300 ribu, harus nyari hingga Indramayu. Ya, besar ongkos transportnya daripada uangnya," keluh Amir.Kesulitan itu dibenarkan salah satu Ketua Dewan Kelurahan Semper Barat, Koja, Jakarta Utara, Rohman. Menurutnya, selain kesulitan yang disebutkan oleh Amir Mufti, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa ketika harus menagih kepada peminjam namun mereka mengaku usahanya tengah pailit."Sulit kalau kita nagih, orangnya bilang bangkrut. Kita bingung nentuin bangkrut tidaknya. Soalnya dia kan hanya pedagang kaki lima seperti mie ayam atau siomay," jelasnya pada kesempatan terpisah. (Ari/ndr)