BPLS Kecam Rencana Warga Perum TAS I Minta Suaka Politik

Sidoarjo - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyayangkan rencana warga korban lumpur Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I Sidoarjo yang akan meminta suaka politik ke Australia. Langkah itu bisa mempermalukan Indonesia di dunia internasional."Sikap mereka meminta suaka politik ke negara lain itu akan memalukan Indonesia," kata Deputi Bidang Sosial BPLS Sutjahyono Suyitno saat berbincang dengan detikcom, di sela kunjungan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah diPenampungan Pengungsi Korban Lumpur di Balai Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Selasa (24/4/2007).Sutjahyono menyatakan, masalah pembayaran ganti rugi bagi korban lumpur semuanya sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 14 Tahun 2007.Menurutnya, apabila warga Perum Tas I tetap memaksakan kehendaknya, itu sama saja mereka tidak percaya dengan kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah. "Mari kita selesaikan secara baik-baik. Karena pemerintah sudah menjamin," pintanya.Untuk itu, dia berharap agar seluruh warga korban lumpur bisa menerima apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Karena semua keputusan ganti rugi dengan pemberian uang muka sebesar 20 persen yang telah dituangkan dalam Perpres No 14 Tahun 2007 itu sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah."Ayo kita bicara baik-baik. Karena Presiden sudah memutuskan ganti rugi dengan Perpres No 14 Tahun 2007," kata Sutjahyono. (bdh/mar)