Komnas HAM: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Harus Dijaga

Komnas HAM menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian harus tetap dijaga. Komnas HAM menilai Polri harus menunjukkan bukti netralitas pada tahun politik seperti aparat negara lainnya.

"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Menurutnya, tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Dia melihat Polri telah merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi.

"Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, ketegasan ini harus terus ditunjukkan Polri demi mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Dia mengatakan keberadaan kepolisian tentu dibutuhkan masyarakat dalam melindungi dan mengayomi.

"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," ucapnya.

Dia meminta Polri terus mengedepankan penanganan humanis dalam praktik di lapangan. Dia berharap Polri terus mengedepankan upaya persuasif, terutama dalam penanganan aksi demonstrasi.

"Kita berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.

Dia berharap tak ada tindakan represif dalam penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat.

"Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menangani demonstrasi atau cara penyampaian masyarakat dengan lebih persuasif dan lebih humanis tanpa menggunakan bentuk kekerasan atau yang bersifat represif," pungkas Haris.