Reshuffle Kabinet Bakal Sia-sia Tanpa Reformasi Birokrasi

Jakarta - Reshuffle kabinet dinilai tidak akan berhasil apabila hanya didomplengi kepentingan politik. Upaya pergantian menteri pun tidak akan bisa berarti apa-apa jika birokrasi tidak juga direformasi.Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk "Reshuffle Awal Mei Menitipkan Agenda Reformasi Birokrasi" di Kampus Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/4/2007).The Lead Institute Paramadina Unversity Dr Bima Aria Sugiarto dalam diskusi itu menilai, upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan programnya tidak bisa berjalan optimal jika tidak dibarengi dengan upaya reformasi birokrasi. "Harus ada perbaikan pada tiap departemen karena kami melihat ada struktur di departemen yang salah," katanya.Profesor Eko Prasodjo dari Universitas Indonesia menilai, tim ekonomi telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Ini terlihat di sektor riil upaya pengentasan kemiskinan tidak berhasil serta dan minimnya lapangan pekerjaan serta hilangnya subsidi BBM. "Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menjalankan kinerjanya dengan baik," tutur Prasodjo.Prasodjo mengatakan, dari berbagai survei yang dilakukan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY sudah harus turun. Makanya, reshuffle dianggap sebagai salah cara untuk menaikkan tingkat kepercayaan itu. "Namun reshuffle jangan dilakukan hanya karena kepentingan politik," tutur Prasodjo.M Qodary, dari Indo Barometer, punya pikiran yang sama dengan Bima dan Prasodjo. Menurutnya, penurunan tingkat kekuasaan karena berasal dari kinerja SBY dan JK yang tidak baik. Para menteri dinilai tidak optimal dan kinerja aparatur pemerintah juga tidak maksimal. "Ganti menteri tidak cukup, tapi harus reformasi birokrasi. Saya yakin, ini tidak akan ditentang oleh parpol mana pun," ujar Qodary. (mar/nrl)