SBY-Parpol Pendukung Harus Bikin Kontrak Baru Sebelum Reshuffle

Jakarta - Presiden SBY diminta membuat kontrak baru dengan koalisi parpol pendukungnya di kabinet. Sebab reshuffle pada dasarnya bukan sekadar bagi-bagi kue kekuasaan."Meski kerjasama dengan parpol bisa penting, terutama dalam urusan persetujuan budget di DPR, untuk reshuffle kali ini, Presiden perlu membuat kontrak baru dengan koalisi parpol pendukungnya," kata Saiful Mujani.Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu menyampaikannya kepada detikcom, Senin (23/4/2007).Koalisi parpol pendukung SBY saat ini dianggap Saiful terlalu gemuk, sementara kualitasnya sudah berkurang. Karena itu, SBY perlu merampingkan koalisi kabinet pendukungnya supaya komitmen terhadap pemerintah lebih tinggi."Itu logis, kalau anggota lebih sedikit, jatah (menteri) lebih banyak. Sehingga memberikan intensif bagi parpol untuk bekerja keras dan komitmen lebih tinggi," ujar Saiful.Dengan demikian, imbuh dia, tidak ada lagi upaya-upaya yang menghambat langkah pemerintah. "Jangan sampai pemerintah setuju impor beras, DPR mengajukan interpelasi. Pemerintah setuju resolusi PBB, DPR ajukan interpelasi lagi. Itu kan aneh, menunjukkan koalisi tidak efektif!" cetus doktor dari Ohio University ini.Karenanya, SBY harus membuat konsensus baru dengan parpol yang dianggap bisa menyokong kebijakannya. Saiful menilai, SBY hanya perlu 4 parpol untuk mendukung pemerintahannya."Katakan 4 parpol itu Partai Golkar dan Partai Demokrat yang jumlah suaranya signifikan di DPR, SBY tinggal cari dua parpol lagi. Bisa PKB, PKS, PPP atau PAN," katanya.Jika Golkar dan Demokrat sudah dipegang, apa pun dua parpol lain yang dipilih SBY, Saiful yakin keempat partai ini telah membentuk suara yang kuat di DPR."Sekarang ini kan jumlah koalisasinya ada 7 partai. Tidak efektif, karena koordinasi pada pimpinan parpol menjadi lebih banyak," pungkas dia. (umi/nrl)