Copot Direksi Tak Jamin Kurangi Kecelakaan Kereta

Jakarta - Beberapa waktu yang lalu, beberapa direksi di perkeretaapian diganti. Namun insiden bahkan aksiden di dunia perkeretaapian masih terjadi."Karena itu dualisme dalam kepemimpinan kereta api antara Menneg BUMN dan Dephub harus segera dihapus," ujar pengamat transportasi Harun Al Rasyid Lubis dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Senin (23/4/2007).Menurut Harun, kebijakan pemberdayaan KA tidak efektif berjalan. Sebab antara dua departemen ini sering terlibat dalam debat kusir bagaimana memberdayakan KA"Masing-masing melihat dari tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang terjadi hanya saling lempar bola atau bila pun usulan memberdayakan KA sifatnya sangat miopik," imbuh staf pengajar di ITB ini.Lanjut Harun, antara produktivitas alias mengejar pendapatan dengan penjaminan keselamatan publik berjalan tidak terkendali. Yang terjadi akhirnya malapetaka. Hal itu pun terjadi di angkutan udara dan laut.Menurut dia, terjadi keanehan karena saat terus terjadi kecelakaan KA yang beruntun, tetapi lobi lapis atas birokrasi begitu kokohnya. Karena itu, dia menilai, ancaman pencopotan terpaksa diarahkan ke direksi KA yang merupakan lapis terlemah. Namun juga tak menjamin kecelakaan berkurang, walaupun ada pengganti yang baru nantinya. Yang lebih penting, peran regulator dan operator harus terpisah."Abnormalnya risiko kecelakaan KA yang terus menghantui kita, membuat kita berpikir sudah saatnya sekarang pemerintah memprioritaskan perbaikan sarana dan kebijakan," tukasnya. (nvt/gah)