Kepengurusan Daerah Dibekukan, Ketua DPW PKB Jateng Diganti

sragen - Sejumlah kepengurusan DPW dan DPC PKB di sejumlah daerah dibekukan DPP PKB. Sedangkan Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jateng, Abdul Kardir Karding, diganti. Penggantian itu dilakukan untuk melerai ketegangan antara para ulama dengan Karding.Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Syura PKB, Abdurrahman Wahid, saat menghadiri majelis silaturahmi ulama kampung (Masura) di Gedung KNPI Sragen, Jawa Tengah, Minggu (22/4/2007). Dipaparkannya 35 ulama perwakilan PCNU di Jateng datang ke DPP PKB meminta Karding dicopot dari ketua DPW PKB Jateng. "Jika permintaannya tidak dipenuhi, para kiai NU di Jateng itu akan mencabut dukungan kepada PKB. Untuk melerainya maka rapat DPP PKB pada Selasa (17/4/2007) malam lalu memutuskan Karding ditarik ke DPP. Selanjutnya tenaga dan pemikirannya akan digunakan untuk pengembangan PKB ke depan," ujar Gus Dur. Gus Dur juga mengungkapkan saat ini sejumlah pimpinan DPC PKB di Jatim, Jateng, Jabar, dan Banten juga sedang menghadapi persoalan hukum dan sedang diperiksa aparat hukum. Untuk masalah itu, DPP PKB masih mempertimbangkan langkah yang akan ditempuh menunggu perkembangan proses hukumnya. Sedangkan yang pasti telah dibekukan kepengurusannya oleh DPP PKB, adalah DPW Sumut, DPC Lahat, DPC Banyuasin, DPW dan seluruh DPC di Sulsel, serta kepengurusan PKB di NAD. "DPP PKB memang sedang galak-galaknya melakukan pembersihan di internal. Tapi harus berhati-hati dan tetap mengacu pada proses hukum," lanjutnya.Gus Dur tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang alasan pembekuan sejumlah kepengurusan PKB di daerah tersebut. Usai acara Gus Dur juga tidak bisa diwawancarai keterangan karena ketatnya pengawalan para anggota Garda Bangsa PKB. Sedangkan anggota Dewan Syura DPP PKB, KH Abdul Rozaq Shafawi, saat mendampingi kunjungan Gus Dur memaparkan bahwa pembekuan itu perlu dilakukan karena ada pelanggaran AD/ART yang telah dilakukan masing-masing kepengurusan di daerah yang dibekukan itu. "Sedangkan kepengurusan DPW Bali diputuskan oleh DPP untuk ditinjau ulang. Hal itu perlu dilakukan karena sleuruh pengurus DPW Bali yang diajukan ke DPP berasal dari suku Jawa. Itu tidak bagus bagi pengembangan PKB nantinya," ujarnya. Sedangkan tentang waktu penarikan Karding ke DPP, lanjut KH Rozaq, hingga saat ini belum diputuskan namun dipastikan akan segera dilakukan bersamaan dengan memutuskan penunjukan pejabat ketua DPW Jateng yang akan menggantikan Karding. (mbr/ana)