.webp)
Juru bicara (jubir) PDIP Mohamad Guntur Romli menilai penetapan tersangka KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengada-ada. Guntur mengungkit alasan penetapan tersangka terhadap Hasto juga terkait penempatan eks caleg sekaligus buron Harun Masiku di dapil Sumatera Selatan (Sumsel) yang berbeda dengan sukunya.
"Kami sebut pemidanaan yang dipaksakan, berdasarkan alasan atau 'bukti' yang disampaikan Ketua KPK di balik penetapan itu, yang menyebutkan Hasto Kristiyanto (HK) menempatkan Harun Masiku (HM) sebagai caleg di Sumsel padahal Harun Masiku orang Toraja," kata Guntur dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).
Guntur mengatakan status hukum oleh KPK terhadap Hasto bernuansa politisasi. Ia lantas menilai alasan tersebut ngawur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini alasan yang jelas mengada-ada, bahkan ngawur-sengawurnya. Pertama, tidak ada aturan seorang caleg ditempatkan harus berdasarkan suku/asalnya. Adian Napitupulu orang Batak tapi jadi caleg di Bogor. Fadli Zon dari Gerindra, orang Minang/Sumbar, juga jadi caleg di Bogor," ujar Guntur.
"Dina Lorenza orang Jakarta jadi caleg di Banyuwangi. Willy Aditya NasDem orang Minang/Sumbar jadi caleg di Madura. Deddy Sitorus orang Batak jadi caleg di Kaltara dan lain-lain," katanya.
Guntur mengatakan penempatan caleg di semua partai ditentukan atas keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) partai yang bersangkutan. Ia menyebut putusan itu juga tidak hanya berdasarkan pada penilaian sekjen partai.
"Kedua, penempatan caleg di semua partai merupakan keputusan DPP partai yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani ketua umum dan sekjen DPP tidak bisa sepihak berdasarkan keputusan sekjen, apalagi pribadi," ujar Guntur.
"Ini baru 'bukti' yang pertama, sudah mengada-ada yang makin memperjelas dugaan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan," imbuhnya.
Simak Video PDIP soal Hasto Jadi Tersangka KPK: Kami Menyayangkan Politisasi Hukum
