Wanita Kuasai Politik Finlandia

Helsinki - Dunia politik identik dengan dunia pria, karena lebih banyak kaum pria daripada wanita memegang posisi politik. Tapi sebaliknya di Finlandia, wanita justru menguasai politik.Politik Finlandia justru didominasi wanita. Presidennya wanita. 12 Dari 20 menterinya wanita. 42 Persen anggota parlemen diisi wanita. Luar biasa!"Mayoritas anggota kabinet adalah wanita. Ini adalah yang pertama dalam sejarah negara kami," ujar Presiden Finlandia Tarja Halonen, sebagaimana dilansir AFP, Kamis (19/4/2007).Pada tahun 2003 lalu, dominasi wanita lebih terasa lagi ketika seorang wanita bernama Anneli Jaeaetteenmaeki menjadi perdana menteri. Pada saat yang sama, presidennya sudah dijabat oleh Halonen sejak tahun 2000.Namun sayangnya, Jaeaetteenmaeki hanya menjabat selama 73 hari. Pimpinan partai beraliran tengah itu terkena skandal Pemilu. Posisinya kemudian digantikan seorang pria, Matti Vanhanen.Namun kabinet menteri Finlandia tetap mayoritas wanita. Walau pos-pos kementerian penting dan bergengsi seperti menteri keuangan, luar negeri maupun pertahanan dipegang oleh pria.Kaum wanita di negeri itu hanya menempati posisi menteri seperti pertanian, transportasi, kesehatan, lingkungan, dalam negeri, pendidikan, kehakiman, tenaga kerja, urusan Eropa dan imigrasi, urusan kota, sosial, dan telekomunikasi.Berdasarkan pemilihan legislatif pada 18 Maret 2007 lalu, Finlandia menempati tiga negara teratas dengan anggota wanita terbanyak dalam parlemen. Jumlah legislator perempuan mencapai 84 orang atau 42 persen dari total jumlah anggota parlemen keseluruhan. Finlandia berada diposisi ketiga setelah Rwanda (48,8 %) dan Swedia (47,3%).Pada 1906, saat negeri itu masih dibawah kekuasaan Rusia, kaum wanita Finlandia telah memiliki hak suara dan akses di pemerintahan. Hak itu diperoleh tujuh tahun sebelum kaum wanita di Norwegia mendapatkan hak serupa, 38 tahun sebelum Perancis, dan 66 tahun sebelum Swiss. Wow!Kaum wanita Finlandia hanya didahului oleh saudara-saudara mereka di Selandia Baru dan Australia. Selandia Baru memberikan kaum wanitanya hak suara pada 1839, tapi tanpa akses di pemerintahan. Sedangkan Australia memberikan hak suara terbatas untuk kaum wanitanya sejak 1902. Bagaimana dengan Indonesia? (rmd/aba)