.webp)
Pengurus DPW DPRD Jakarta bersilaturahmi dengan cagub Jakarta Pramono Anung. Dalam pertemuan itu mereka mendorong Perda Pesantren direalisasikan setelah Pramono resmi menjabat Gubernur Jakarta.
Pertemuan berlangsung di kediaman Pramoni di Cipete, Jakarta Selatan. Perwakilan PKB Jakarta yang hadir adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jakarta M Fuadi Luthfi, Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas, dan Sekwil DPW PKB Mohammad Fauzi.
"Alhamdulillah setelah bersilaturahmi dan berdiskusi, Mas Pramono Anung merespons dengan baik dan menerima usulan Fraksi PKB untuk mewujudkan Perda Pesantren di Jakarta. Karena itu, kami menyampaikan bahwa FPKB DPRD Jakarta siap mendukung dan mengawal percepatan perwujudan Perda Pesantren tersebut," kata Fuadi melalui keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fuadi menuturkan PKB Jakarta memiliki perhatian serius terhadap keberadaan pesantren-pesantren di Jakarta. Termasuk juga sekolah-sekolah madrasah yang juga berada di bawah naungan Departemen Agama (Depag) yang di kelola oleh swasta.
"Pesantren dan termasuk madrasah di lingkungan pesantren tersebut masih jauh tertinggal dari sekolah negeri dalam aspek afirmasi anggaran dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemprov Jakarta," ujar Fuadi.
Fuadi menyampaikan PKB akan terus berjuang untuk memberikan kesetaraan akses layanan pendidikan berkualitas di lingkungan pesantren dan madrasah berbasis pesantren di Jakarta. Dia mengatakan persoalan kesetaraan itu belum tuntas karena belum adanya payung hukum yang menjadi pijakan kebijakan anggaran oleh Pemprov Jakarta.
Fuadi menyampaikan, dengan lahirnya Perda Pesantren, nantinya hambatan penyetaraan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren bisa teratasi.
"Artinya jika sekolah negeri dan swasta bisa gratis, termasuk misalnya mendapat fasilitas penunjang memadai, maka pesantren dan madrasah juga mesti diperlakukan sama," ucapnya.
Ketua DPW PKB Jakarta, Hasbiallah Ilyas, sendiri telah menginstruksikan kepada Fraksi PKB di DPRD Jakarta untuk mendorong percepatan proses legislasi Perda Pesantren.
"Saya tugaskan DPRD DKI Jakarta untuk mengawalnya," ujar Hasbiallah.
(dek/maa)
