Pejabat Pemprov Jatim Menilai Kekerasan di IPDN Wajar

Surabaya - Banyak pihak yang mengecam aksi kekerasan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Namun, Asisten IV Bidang Adminitrasi dan Kepegawaian Pemprov Jatim Fathur Rozi Syata menilai pelanggaran yang terjadi di kampus IPDN sebagai sebuah kewajaran. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan 152 orangtua praja asal Jatim di Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan, Surabaya, Kamis (19/4/2007). "Kejadian seperti itu wajar. Karena di semua tempat pasti ada pelanggaran," kata Fathur menilai terjadinya kekerasan yang berbuntut kematian di kampus IPDN.Ia meminta para orangtua Praja tidak khawatir dengan kondisi anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan di IPDN Jatinangor Sumedang. Fathur mengaku dirinya dan Kabag Kepegawaian M Munir telah mengunjungi kampus IPDN di Jatinangor. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya ditemui oleh perwakilan Praja asal Jatim yan berjumlah 16 orang. "Rata-rata mereka mengaku dalam kondisi baik dan kaget atas pemberitaan media massa selama ini. Padahal setiap hari, mereka tetap melakukan aktivitas dan belajar seperti biasa," jelas dia. Bahkan, lanjut Fathur, pengakuan para siswa, tidak ada kekerasan dalam kampus seperti yang diberitakan selama ini. Para praja tersebut juga meminta kepada pemerintah propinsi Jatim untuk tidak membubarkan IPDN."Saya sendiri secara pribadi tidak setuju IPDN dibubarkan," kata dia yang disambut tepuk tangan para orangtua praja yang juga sependapat menolak pembubaran IPDN.Fathur juga mengungkapkan tidak ada praja IPDN asal Jatim yang mengalami siksaan seperti Cliff Muntu. Kalau pun ada, itu hanya karena sakit biasa bukan karena siksaan. "Kejadian di IPDN itu sangat wajar, sebab semua lembaga di luar IPDN pasti ada pelanggaran. Jadi bapak ibu jangan khawatir, anak-anak dalam kondisi baik-baik saja," tambah dia. Fathur dalam kunjungannya ke IPDN juga bertemu dengan salah satu dosen asal Jatim yang sudah 9 tahun mengajar di IPDN, dr Dian. "Dosen asal Jatim ini juga tidak tahu ada praja yang melakukan pelanggaran," katanya.Untuk diketahui, jumlah Praja asal Jatim yang menempuh pendidikan di IPDN berjumlah 289 orang, terdiri dari 198 pria dan 91 wanita. Seteiap bulannya, masing-masing kabupaten/kota mengirim biaya Rp 7,5 juta untuk praja. (gik/asy)