Agung: KPK Harus Respons Dugaan Hamid Palsukan Dokumen PPATK

Jakarta - Aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan atau kepolisian diminta mencermati dan merespons secara serius data baru dalam kasus transfer uang Tommy Soeharto yang diduga melibatkan Menkum HAM Hamid Awaludin.Dalam fakta baru tersebut, Hamid diduga memalsukan dokumen dari PPATK untuk dapat mencairkan uang Tommy dari BNP Paribas."Jangan sampai ini tidak ada respons. KPK, kepolisian, atau kejaksaan harus mencermati sungguh-sungguh dan serius," ujar Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2007).Menurut politisi Partai Golkar ini, masalah ini harus diselesaikan secara tuntas agar citra pemrintah tidak semakin buruk. Karena itu pemerintah diharapkan tidak menutup-nutupi masalah ini. Justru harus ikut proaktif membongkar."Jangan sampai sudah dilaporkan, KPK atau yang lain kemudian ditutup-tutupi," imbuh Agung.Terkait aparat penegak hukum yang cocok menangani masalah ini, menurut Agung, KPK cukup kredibel, karena di KPK tidak ada istilah SP3."Kalau KPK berlangsung terus (penyelidikan), tidak ada SP3, baru berhenti kalau diputuskan di pengadilan," tandas Agung. (nik/sss)