Pemerintah Harus Cepat Sikapi Delegasi Israel di Bali

Solo - Sidang ke-116 Inter-Parliamentary Union (IPU) akan digelar di Nusa Dua, Bali, 29 April hingga 4 Mei mendatang. Kehadiran delegasi dari Israel dan juga Taiwan dikhawatirkan memunculkan persoalan tersendiri jika Pemerintah tidak segera mengantisipasinya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR, Zaenal Maarif, kepada wartawan di Solo, Selasa (17/4/2007). Zaenal memastikan bahwa Parlemen Israel dan Taiwan termasuk dalam daftar undangan untuk hadir dalam sidang tersebut. Padahal Indonesia hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara itu. Yang dikhawatirkan, kata Zaenal, jika delegasi Parlemen Israel hadir, akan memicu penolakan negara muslim terutama dari kawasan Timur Tengah. Demikian juga kehadiran delegasi dari Taiwan dikhawatirkan akan memicu penolakan dari RRC, karena selama ini Indonesia menerapkan 'politik satu Cina'. Khusus tentang Israel, masih menurut Zaenal, bisa saja negara-negara yang selama ini bermasalah langsung dengan Israel memutuskan menolak hadir di sidang IPU tersebut jika delegasi Israel tetap hadir. Reaksi keras juga dikhawatirkan akan muncul dari warga dan berbagai ormas di dalam negeri."Pemerintah harus cepat bersikap mengenai hal itu. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin akan berdampak serius pada kelancaran acara tersebut dan dapat menimbulkan opini negatif bagi Indonesia selaku tuan rumah event bertaraf internasional itu," ujar dia. Zaenal mengatakan, menolak atau menerima kunjungan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah bisa saja menolak kehadiran kedua delegasi itu, atau tetap menerima kehadiran mereka dengan risiko terjadi resistensi keras dari delegasi lain maupun rakyat Indonesia seperti yang dikhawatirkannya tadi. Seperti diketahui, sidang ke-116 IPU akan digelar di Nusa Dua, Bali, 29 April - 4 Mei mendatang. Semula sidang itu direncanakan digelar di Thailand, namun seiring konflik politik dalam negeri pasca kudeta militer di Thailand yang berdampak pembekuan parlemen, IPU memutuskan persidangan dipindahkan ke Indonesia. 1.500 Peserta yang direncanakan hadir dalam sidang itu merupakan para ketua/anggota parlemen dari 149 negara, perwakilan 5 organisasi parlemen regional dan peninjau dari 60 organisasi internasional. Tahun 2000 lalu Indonesia pernah menjadi tuan rumah sidang IPU yang saat itu menelan dana Rp 19 miliar. (mbr/asy)