.webp)
KPK mengungkapkan sebagian menteri, wakil menteri (wamen), hingga Utusan Khusus Presiden belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apa kata Prabowo?
"Nanti akan dilengkapi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Sebelumnya, Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan data dari Direktorat LHKPN KPK per 3 Desember 2024, sejauh ini, ada 36 menteri atau kepala lembaga yang membuat LHKPN. Sementara 16 menteri dan 27 wakil menteri belum lapor LHKPN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya dan 16 lainnya belum. Kemudian, dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor," kata Budi kepada wartawan, Rabu (3/12/2024).
Selain itu, ada enam orang utusan khusus, penasihat khusus, serta staf khusus yang sudah menyerahkan LHKPN. Secara total, 58% anggota kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN.
"Selanjutnya, dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, staf khusus, tercatat 6 sudah melaporkan LHKPN-nya dan 9 lainnya belum lapor sehingga secara keseluruhan dari total 124 wajib lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. Artinya, 58% Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya," kata Budi.
Simak Video 'Rincian LHKPN Verrell Bramasta yang Capai Rp 51 M':
