SBY: Reshuffle Kabinet Terikat Etika Politik

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) selama ini dinilai banyak kalangan ragu jika mau mengganti menterinya terutama yang berasal dari partai politik tertentu. Padahal SBY dalam pemilu 2004 mengantongi 60 persen lebih suara rakyat.Menanggapi hal ini SBY mengatakan, dalam kehidupan berpolitik ada etikanya. Dan etika itu harus dipegang. Hal itu dikemukakan Presiden SBY usai panen buah durian di kebun milik Warso, di Desa Cipelang, Kampung Cihideung, Ciawi, Jawa Barat, Minggu (15/4/2007)."Dalam politik itu ada etika, kalau dulu 2004 kami berjuang bersama parpol tertentu, apa pun tentunya harus berlanjut kecuali ada hal khusus yang menyebabkan kerbersamaan itu tidak berlanjut. Tidak boleh atas nama etika politik saya tiba-tiba membongkar segitu saja tanpa berkonsultasi dengan parpol," ujarnya Keberhasilan tugas-tugas pemerintah juga ditentukan oleh hubungan dengan DPR. "Jadi tidak bisa atas nama pemilihan presiden langsung yang memilih rakyat langsung lantas kita tidak memegang teguh komitmen itu," ujarnya.Bagaimana pun, dukungan dari parpol akan memungkinkan pemerintahan yang dipimpinnya berjalan secara efektif. Lebih lanjut Presiden menegaskan jika ada pergantian menteri di kabinetnya dalam paruh kedua kepemimpinannya maka reshuffle itu untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet.Sebelum reshuffle tahun 2005, SBY mengatakan jika seorang menteri diganti itu karena kapabilitas sang menteri yang kurang, kedua karena menteri itu tidak memiliki kemampuan untuk kerja sama dengan anggota kabinet lain."Itu yang kita sebut team work yang baik dengan anggota kabinet yang lain dengan yang lain atau the right man di wrong place, tepat, bagus orangnya tapi tidak di situ, yang lain lebih baik. Jadi ada penilaian seperti itu," ujarnya. (ddn/nrl)