DPRD DKI Desak Pembebasan Lahan Atasi Macet di Jalur Busway

Jakarta - Busway yang diharapkan mengurangi kemacetan, malah menjadi sumber kemacetan di jalur non-busway. Karena itulah DPRD DKI Jakarta mendesak agar ruas jalan yang dilintasi busway ditambah. Dengan demikian, berarti Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta harus membebaskan lahan yang ada."Untuk tahun-tahun yang akan datang saya berharap, PU bisa konsetrasi untuk menambah jalur-jalur yang sekarang sudah diambil oleh busway. Khususnya yang dua jalur diambil menjadi satu jalur. Ini kelewatan," ujar Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) Sayogo Hendrosubroto, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2007).Menurut Sayogo, jika kemacetan yang diakibatkan jalur busway tidak segera diselesaikan, maka dapat menimbulkan persoalan baru seperti banyaknya kecelakaan yang justru membuat citra busway jelek."Karena sebenarnya berdasarkan kesepakatan rapat kerja yang lalu, disepakati gagasan awalnya diambil satu (jalur), kembali satu. Jika tidak bisa, jalur itu jadi jalur bersama," imbuh politisi PDIP itu,Sayogo menambahkan, Dinas PU seharusnya lebih memprioritaskan solusi kemacetan akibat pembangunan busway sebelum menambah koridor baru. Untuk itu, lanjut pria berkacamata itu, Dinas PU perlu mempertimbangkan penambahan anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebelum membangun koridor busway baru. "PU mulai ABT nanti akan inventarisasi penambahan-penambahan jalur jalan untuk tunjang busway tapi sebaiknya diprioritaskan permasalahan kemacetan di jalur yang sudah ada," jelas Sayogo. (nik/nrl)