Pansus Lumpur Minta Dipasang Early Warning System di Porong

Surabaya - Setelah tugasnya dianggap rampung, Panitia Khusus Dampak Lumpur DPRD Jawa Timur resmi dibubarkan, Jumat (13/4/2007). Namun Pansus mendesak pemerintah untuk menyiapkan paralatan early warning system di Porong. Pembubaran Pansus Lumpur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid. Berbeda dengan pembentukan pansus yang berlangsung 7 menit, proses rapat pembubaran pansus berlangsung agak lama, 45 menit. Tidak ada kejadian yg menonjol ketika pansus dibubarkan. Para anggota dewan yang biasa vokal menanggapi masalah luapan lumpur Sidoarjo terlihat adem ayem. Tidak ada interupsi dari para anggota yang hadir. Pansus Lumpur merekomendasikan 5 hal yang menjadi skala prioritas penanganan lumpur di Porong dan sekitarnya. Antara lain, meminta kepada pemerintah pusat agar Badan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo (BPLS) diisi oleh tenaga profesional dan memiliki kompetensi dan pembiyaannya didukung APBN dan APBD. Rekomendasi kedua, Pansus meminta kepada pemerintah untuk membayar secara ganti rugi tunai kepada korban lumpur. Sedangkan yang ketiga, meminta ke pemerintah pusat untuk segera memperbaiki infrastruktur akibat dampak lumpur. "Pemeritah harus segera mengembalikan perekonomian Jawa Timur yang terpuruk akibat lumpur dan segera merelokasi pabrik-pabrik," kata Sekretaris Pansus Dampak Lumpur M Mirdasy kepada detikcom di gedung DPRD Jawa Timur, Jl. Indrapura 1 Surabaya, Jumat (13/4/2007). Lebih lanjut Mirdasy meminta kepada pemerintah untuk membuat peralatan early morning system atau peringatan dini bagi para warga yang berada di sekitar pusat lumpur. "Kalau Aceh punya alat pendeteksi tsunami maka warga Porong juga harus diberikan agar warga cepat tahu jika ada penurunan tanah," kata dia. (gik/asy)