.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Dalam rapat ini disepakati beberapa poin, salah satunya penyempurnaan akses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Kita ingin menyempurnakan Kredit Usaha Rakyat, KUR, yang selama ini sulit diakses oleh rakyat dengan mendapatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Kesulitan akses inilah yang akan kita rubah, sempurnakan, agar KUR betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM, oleh Pekerja Migran, oleh Koperasi, sehingga benar-benar tercapai sasaran pemberdayaan," ungkap Cak Imin kepada wartawan di kantornya, Selasa (3/12/2024).
Cak Imin menilai faktor pembiayaan menjadi hal utama bagi pelaku UMKM, Koperasi maupun Ekonomi Kreatif sehingga, menurutnya, mempermudah akses pengajuan KUR yang disebutnya sebagai Revolusi KUR harus dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena faktor pembiayaan, baik UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, itu faktor utama pemberdayaan itu adalah pembiayaan, akses keuangan. Nah pada upaya menuju akses keuangan ini, kita ingin menyempurnakan KUR, atau kalau mau bahasa, harus ada Revolusi KUR, supaya KUR betul-betul tidak menyulitkan standardisasinya," terang Cak Imin.
Dia juga menjelaskan, ketika proses kredit, pelaku UMKM pun disebut lancar dalam membayar. Kemudian, terkhusus pekerja migran, dia menyebut mendapati kesulitan mengajukan KUR karena surat kontrak yang dinilai tak bisa menjadi jaminan.
"Toh UMKM sangat tanggung jawab terhadap hutangnya. Saking tanggung jawabnya, banyak rentenir yang memberikan pinjaman, karena pasti kembali, cuman sayangnya bunganya terlalu beban berat. Nah aspek pembiayaan ini kita akan sempurnakan melalui berbagai regulasi. Kalau perlu, kita bikin skema pembiayaan baru," jelasnya.
"Pekerja migran mau keluar negeri, butuh minimal 25 juta untuk tiket dan seterusnya, tapi tidak bisa hutang dengan mudah. Padahal jelas setiap bulan, karena apa? kontrak itu belum bisa menjadi kolateral (jaminan atau agunan). Begitu juga ekonomi kreatif, kontrak belum bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit. Itu contoh-contoh yang akan terus kita sempurnakan dalam implementasi dan diawali dengan penyempurnaan regulasi," kata dia.
Meski begitu, dia mengatakan rencana revolusi KUR ini akan lebih dulu diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat restu. Dia pun mengungkap banyak surat kontrak yang dimiliki para pekerja migran juga tak bisa digunakan untuk jaminan pengajuan KUR.
"Skema pembiayaan baru tentu akan membutuhkan restu dan dukungan Presiden," ujarnya.
Tonton video: Kemenko PM Ingin Permudah Akses Kredit Usaha Rakyat
