.webp)
Ketua Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalteng Ivo Sugianto Sabran menyampaikan isu Strategis Posyandu, tidak hanya melayani bidang kesehatan. Mengingat masih terdapat beberapa isu di masyarakat terkait dengan Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibum Linmas dan Sosial.
Keberadaan Posyandu sangatlah diperlukan melalui sasaran strategisnya, yaitu meningkatnya pelayanan Posyandu dengan implementasi 6 (enam) bidang SPM, meningkatnya efektivitas pelayanan Posyandu, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
"Saya menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu se- Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini, untuk dapat menyatukan persepsi Posyandu pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penguatan Pembinaan Posyandu secara berjenjang pada setiap level pemerintahan, Peningkatan tugas dan fungsi Posyandu yang partisipatif dan inovatif," tutur Ivo dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Upaya Pemprov Kalteng Entaskan Kemiskinan |
Hal ini ia sampaikan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Posyandu se-Kalimantan Tengah Tahun 2024, bertempat di Hotel Best Western Batang Garing Palangka Raya, hari ini.
Ivo berharap agar seluruh stakeholder terkait berkolaborasi mengembangkan dan mendukung Posyandu di daerah masing-masing, dan terus memberikan perhatian kepada New Posyandu sebagai ujung tombak utama pelayanan terpadu dan pusat informasi untuk masyarakat di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalteng Aryawan dalam laporannya menyampaikan Rapat Koordinasi Posyandu se- Kalteng Tahun 2024, dihadiri sebanyak 230 orang, yang terdiri dari Tim Pokjanal Prov. Kalteng sebanyak 30 orang, OPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada pada Permendagri Nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu sebanyak 200 orang.
200 orang itu yaitu Dinas PMD Kabupaten/Kota, Bappedalitbang Kabupaten/Kota, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Setda Kabupaten, TP PKK Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota dan Satpol PP Kabupaten/Kota.
Simak juga video: Risma Apresiasi Kader Lingkungan-PKK Atasi Masalah Lingkungan di Jatim
