.webp)
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyampaikan kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh.
Adapun langkah tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak serta mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Hal tersebut disampaikan Sugianto melalui sambutan tertulisnya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bertempat di Aurila Hotel Palangka Raya pada Selasa (3/12/2024). Sambutan tersebut dibacakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Prov. Kalteng Leonard S. Ampung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemiskinan adalah persoalan besar yang harus kita entaskan bersama," ujar Leo dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Penduduk Miskin Prov. Kalteng Tahun 2024 berada di angka 5,17 persen atau sebanyak 145.630 jiwa. Angka ini naik 0,06 poin atau 1,17 persen dibandingkan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5,11 persen.
Garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp 623.954 per kapita per bulan, yang di atas Garis Kemiskinan Nasional tahun 2024 yang sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.
Namun demikian, angka kemiskinan Kalteng masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03 persen. Kalteng juga masih menjadi provinsi urutan ke-5 nasional dari 38 provinsi dengan angka kemiskinan terkecil.
Pada kesempatan tersebut, Leo mengimbau agar semua pihak terus berperan aktif dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa terus diverifikasi dan divalidasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program. Hal ini termasuk ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran, dengan memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.
Leo juga menekankan untuk mengintensifkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
"Dengan makin tingginya harmonisasi serta didukung potensi sumber daya yang ada, Insyaallah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir pada rakor tersebut, di antaranya Perwakilan dari Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalteng Adrian Pangestu, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Pimpinan Perguruan Tinggi, Perbankan, BUMN/BUMD, dan Organisasi Kemasyarakatan, Para Narasumber yakni Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI Adyawarman yang hadir secara virtual, Plh Karo Ekonomi Fanny Kartika Octavianti, Kepala BPS Prov. Kalteng Agnes Widiastuti dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBPK Prov. Kalteng Alpius Patanan serta seluruh peserta rakor.
Lihat juga video: Strategi Budiman Entaskan Kemiskinan: Bukan Kasih Uang, Tapi Pemberdayaan
