Jakarta -
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring dalam operasi tersebut.
Dirangkum detikcom, Selasa (3/12/2024), operasi yang menjaring Risnandar ini adalah OTT KPK yang kelima. Sebelum Risnandar, KPK telah melakukan OTT di sejumlah daerah.
Berikut ini daftar OTT KPK di Tahun 2024:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Sidoarjo
Pada awal 2024, tepatnya Kamis, 25 Januari 2024, KPK melakukan OTT di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ada 11 orang yang ditangkap KPK, termasuk ASN Pemkab Sidoarjo.
Saat konferensi pers, KPK mengumumkan satu tersangka bernama Siska Wati yang merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo nonaktif. Dia diduga memotong insentif pegawai BPPD Sidoarjo hingga Rp 2,7 miliar.
KPK menduga pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo diduga telah terjadi sejak 2021. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang Rp 69,9 juta dari total Rp 2,7 miliar yang dikumpulkannya dengan memotong insentif ASN.
Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Sidoarjo nonaktif Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.
Gus Muhdlor kemudian ditahan pada Mei 2024. Dia juga beberapa kali mengajukan praperadilan, namun permohonannya ditolak.
"Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki Tim Penyidik terkait adanya fakta-fakta peran pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari para pihak yang sebelumnya telah KPK tetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan Tersangka baru, AMA (Ahmad Muhdlor Ali), Bupati Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/5).
2. Labuhanbatu
Tangkap tangan kedua, juga terjadi pada Januari 2024. Saat itu Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga yang diamankan KPK.
Erik diduga terlibat dalam kasus suap. Erik diduga menerima uang suap sebesar Rp 1,7 miliar.
"Besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).
Dalam kasus ini, ada empat orang yang ditetapkan tersangka dalam OTT di Labuhanbatu. Para tersangka itu terdiri atas Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR), anggota DPRD Rudi Syahputra Ritonga (RSR), hingga dua pihak swasta bernama Effendy Saputra (ES) dan Fazar Syahputra (FS).
Dua tersangka dari pihak swasta selaku pemberi suap dikenakan dengan jeratan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan dua tersangka penerima suap, yaitu Bupati Labuhanbatu dan anggota DPRD Labuhanbatu, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999.
3. Kalimantan Selatan (Kalsel)
Delapan bulan setelah OTT Labuhanbatu, KPK 'puasa' OTT. Hingga akhirnya KPK 'buka puasa' pada Oktober 2024.
Pada Oktober 2024, KPK melakukan OTT di wilayah Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sempat beberapa kali melontarkan lembaganya mulai jarang melakukan OTT. Alasannya beragam, mulai dari koruptor yang makin pintar hingga OTT kini dianggap sebagai hiburan semata.
"Ya okelah OTT, ya syukur-syukurlah kalian dapat nanti, kan. Ya buat hiburan 'tinggggg' (bunyi handphone disadap), buat masyarakat senang," ujar Alex dalam sebuah diskusi di Jakarta, 21 Juni 2024 silam.
OTT Kalsel ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sejumlah orang pun diamankan.
Dalam OTT ini, KPK menyita uang Rp 13 miliar. Ada 7 orang yang ditangkap yakni dua orang swasta dan 5 orang penyelenggara negara.
Salah satu tersangka adalah Sahbirin Noor atau Paman Birin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalsel. Diketahui, baru-baru ini Paman Birin mundur dari kursi Gubernur Kalsel.
KPK menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka karena diduga menerima fee 5% terkait proyek. Berikut ini daftar proyek terkait kasus ini:
1. Pembangunan Lapangan Sepakbola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) dengan nilai pekerjaan Rp 23.248.949.136 (Rp 23 miliar)
2. Pembangunan Gedung Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai pekerjaan Rp 22.268.020.250 (Rp 22 miliar).
3. Pembangunan Kolam Renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) dengan nilai pekerjaan Rp 9.178.205.930 (Rp 9 miliar).
Berikut ini daftar tersangka dalam kasus ini:
Tersangka penerima:
1. Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ahmad Solhan (SOL) selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan
3. Yulianti Erynah (YUL) selaku Kabid Cipta Karya sekaligus PPK PUPR Kalsel
4. Ahmad (AMD) selaku pengurus Rumah Tahfidz Darussalam yang diduga pengepul fee
5. Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan
Tersangka pemberi:
1. Sugeng Wahyudi (YUD) selaku pihak swasta
2. Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta.
Namun, status tersangka Sahbirin Noor saat ini sudah gugur. Statusnya gugur setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan.
"Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang semena-mena karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal," ujar hakim.
KPK pun menyatakan akan memproses kembali kasus ini. KPK memastikan penetapan tersangka Sahbirin Noor sudah sesuai dengan prosedur.
"Kami yakin bahwa berdasarkan proses yang telah kami lakukan, serangkaian proses yang kita lakukan, kita sah. Maka kemudian, kalau disalahkan, kita akan memproses kembali," kata Ghufron, Selasa (19/11).
4. Bengkulu
OTT keempat menjerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Rohidin dalam OTT ini diduga melakukan pemerasan kepada pegawai lingkungan Pemprov Bengkulu untuk mendanai dirinya maju lagi dalam Pilkada.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Rohidin meminta dana ke anak buahnya. Permintaan Rohidin kemudian dijalankan oleh Isnan Fajri selaku Sekda Pemprov Bengkulu.
Isnan mengumpulkan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu pada September-Oktober 2024. Dia mengumpulkan ketua OPD dan kabiro di pemda yang berada di wilayah Pemprov Bengkulu dan mengimbau mereka mendukung Rohidin di Pilkada 2024.
"Pada Juli 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024," ucap Alex dalam konferensi pers, Minggu (24/11) malam.
Selain meminta dukungan kepada ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu, Rohidin juga meminta pegawai melakukan patungan untuk mendanai Pilkadanya. Rohidin pun mengancam bawahannya dicopot apabila tidak bersedia dimintai pungutan.
Ada tiga orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yaitu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias AC atau Anca. Ketiganya ditahan di Rutan KPK.
5. Pekanbaru
Terakhir, KPK melakukan OTT di Pekanbaru. OTT dilakukan pada Senin (2/12) kemarin.
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring dalam tangkap tangan ini. Selain Risnandar, ada 7 orang lainnya yang diamankan KPK.
KPK belum menjelaskan rinci mengenai dugaan kasus penangkapan Risnandar dkk. KPK hanya membenarkan jika Risnandar turut diamankan dalam kegiatan ini.
"Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dimintai konfirmasi, Senin (2/12).
Para pihak yang diamankan akan dibawa ke Jakarta. Mereka masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Dari informasi yang didapat, total ada delapan orang yang diamankan dalam OTT itu. Namun, KPK belum menjelaskan detail identitasnya. KPK juga belum menjelaskan detail perkara yang membuat delapan orang itu kena OTT.
Risnandar Baru Jabat Pj 6 Bulan
Risnandar diketahui baru menjabat Pj Walkot enam bulan. Risnandar sebelumnya Direktur Ormas di Kemendagri.
Wamendagri Bima Arya mengungkapkan alasan Kemendagri menunjuk Risnandar sebagai Pj Walkot. Menurutnya, saat bekerja sebagai Direktur Ormas Kemendagri Risnandar memiliki kinerja yang baik.
"Risnandar selama di Kemendagri termasuk pegawai yang baik kerjanya, dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Sehingga yang bersangkutan dijadikan Pj Walkot Pekanbaru," ungkapnya.
"Evaluasi tentang kerjanya sebagai Pj Walkot Pekanbaru termasuk yang bagus," sambungnya.
Bima meminta peristiwa ini dijadikan pelajaran. Dia juga meminta seluruh kepala daerah menghindari korupsi.
"Kemendagri mengingatkan ini sebagai pelajaran dan peringatan kepada para penjabat, dan semua kepala daerah untuk benar-benar menghindari korupsi," katanya.
Terkait adanya OTT ini, Kemendagri mengatakan segera menunjuk pengganti sementara Risnandar sampai proses hukum selesai. Kemendagri berharap dengan kejadian ini administrasi pemerintahan di Kota Pekanbaru tidak terganggu.
"Kemendagri hari ini segera menugaskan kepada seorang ASN pimpinan tinggi pratama menggantikan yang bersangkutan sebagai Penjabat walikota Pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terganggu," jelasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
