.webp)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara soal wacana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara seusai sidang kabinet paripurna tadi. Hasan menegaskan, dalam sidang kabinet, tidak dibahas soal kementerian tersebut.
"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Hasan menegaskan Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa. Menkeu Sri Mulyani, menurut Hasan, masih didampingi tiga wakil menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kementerian keuangan masih bekerja seperti biasa satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa," ujarnya.
Sebelumnya, CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo, Hashim S Djojohadikusumo, menyebutkan akan ada Kementerian Penerimaan Negara. Pembentukan kementerian baru ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.
Hashim mengatakan jabatan Menteri Penerimaan Negara akan ditempati oleh Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III. Kementerian itu akan diberikan wewenang untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.
"Modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru," kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).
Hashim menyebutkan posisi Anggito sebagai Wamenkeu hanya sementara dan akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Dia menegaskan kementerian tersebut juga akan menangani pendapatan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan.
"Saya kira dia sebagai Wakil Menteri, itu nanti untuk sementara. Beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain," terang Hashim.
(eva/ygs)
