BPLS Tidak Ingin Tiru IPDN

Surabaya - Badan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak akan menjadi seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Artinya, BPLS tidak akan menyelesaikan persoalan lumpur di Porong, Sidoarjo dengan pendekatan militer dan kekerasan. "Saya dikritik tidak apa-apa. Cara militer saya terapkan dalam tim. Dibutuhkan disiplin dengan tim saya. Tapi dengan masyarakat tidak-lah. Saya ini kan sudah pensiun," kata Ketua BPLS Mayjen (Purn) Sunarso kepada wartawan usai bertemu Gubernur Jawa Timur Imam Utomo di kediaman dinas, Jalan Imam Bonjol, Surabaya, Kamis (12/4/2007).Mantan Pangdam IV/Diponegoro ini menyatakan, ia bersama timnya akan berada di lapangan untuk bekerja keras menanggulangi luapan lumpur. "Kita akan dekat dengan rakyat. Rakyat kan sahabat kita," tandas dia. Sunarso menegaskan, masyarakat tidak perlu takut dan khawatir. "Sekali lagi tidak usah khawatir dengan saya. Saya memang begini," tegas dia.Ketika ditanya alasan penunjukan dirinya sebagai Kepala BPL, Sunarso mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu kenapa saya ditunjuk. Saya tentara. Sampai mat ipun saya siap melaksanakan tugas," tegas Sunarso didampingi Wakilnya Hardi Prasetyo, Staf ahli Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dan Ketua Pelaksana Timnas Basuki Hadimulyono.Apa target BPLS untuk menyelesaikan persoalan lumpur? Jenderal purnawirawan bintang dua ini mengatakan, dirinya tidak punya target. "Kami tidak punya target.Yang kami hadapi fenomena alam. Tapi, sekali lagi kami akan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini dengan tim saya," jawabnya.Disinggung berapa anggaran yang disiapkan BPLS untuk menyelesaikan lumpur, staf ahli Menko Kesra ini mengaku tidak tahu. Menurut dia, anggaran penyelesaian lumpur diambil dari APBN. "Kalau bicara besarnya pembiayaan kami sama sekali tidak tahu," tuturnya. Namun, kata dia, dalam Perpres No 14 Tahun 2007 serta Keppres No 31 Tahun 2007 pada 8 April lalu, masalah sosial dan masalah semburan lumpur hingga mengalirkan ke Kali Porong itu dibiayai oleh Lapindo. Sedangkan untuk infrastruktur dibiayai APBN. "Kami tidak punya anggaran. Kami bertanggung jawab pada dewan pengarah," tambah dia. (gik/asy)