.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merelokasi warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Demokrat DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI memberi modal kepada warga terdampak agar tak kembali ke kolong tol.
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan ada fenomena warga yang telah direlokasi selalu kembali ke kolong tol. Pemerintah harus mengatasi peristiwa itu agar tak terjadi di kolong Tol Angke.
"Saya dengar mereka akan diberikan sewa gratis selama 6 bulan. Setelah itu bagaimana?" ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI itu, Minggu (1/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaan ini yang perlu dijawab oleh Pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai setelah enam bulan relokasi dan sewa gratis habis, mereka akan kembali ke pemukiman tidak layak lainnya. Ini merupakan peristiwa relokasi yang sering dan berulang kali terjadi," katanya.
Menurut Mujiyono, orang tinggal di kolong tol karena terbentur ekonomi. Menurutnya, orang tersebut hanya mampu menjangkau rumah di kolong tol. Sehingga, mereka harus mendapat pendampingan dan modal dari Pemerintah.
"Menurut saya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memberdayakan warga relokasi tersebut agar mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan rutin, misalnya diberikan keterampilan dan modal untuk usaha di sekitar lokasi rusun yang baru," ujarnya.
Pemerintah pun harus memberi perumahan yang murah dan layak kepada mereka. Pemerintah bukan hanya merelokasi warga kolong tol tapi juga membuat hidup mereka lebih baik.
"Selain itu, subsidi perumahan harus diberikan sesuai kemampuan mereka untuk membayar, nilai ini yang harus dikaji secara mendalam. Sehingga proses relokasi warga ke tempat yang lebih layak benar-benar mampu mengangkat taraf hidup mereka," katanya.
Warga Kolong Tol Bersedia Pindah
Sebelumnya, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman, mengatakan seluruh warga yang tinggal di kolong Tol Angke bersedia direlokasi. Agus mengatakan ada 257 Kartu Keluarga (KK) yang terdiri atas 685 jiwa yang tinggal di kolong tol tersebut.
"Saat ini setelah kita melakukan pendataan di kolong Tol Angke, Kelurahan Jelambar Baru, terdapat 257 KK dengan jumlah jiwa sekitar 685 jiwa," kata Agus Sulaiman di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, Sabtu (30/11).
Agus mengatakan 257 KK itu terdiri atas warga KTP Jakarta, warga KTP daerah dan warga non identitas atau non NIK. Dia mengatakan semua warga bersedia direlokasi dan menyetujui tawaran yang diberikan pemerintah.
"Semua warga baik KTP DKI maupun non DKI dan non NIK sudah menerima konsep yang ditawarkan pemerintah, sehingga clear. Dan kita tidak ada istilah penertiban, kosong, mereka tinggalkan baru kita rapikan," ujarnya.
Dia mengatakan tawaran yang diberikan pemerintah yakni pemindahan ke rumah susun (rusun) untuk warga KTP Jakarta. Kemudian, uang sewa selama 2 bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk warga KTP daerah dan non identitas.
(aik/knv)
