Tolak Legalisasi Judi di Jakarta

Jakarta - Menjelang Pilkada DKI muncul wacana agar gubernur yang akan datang melegalkan praktek judi di Jakarta. Wacana itu ditentang beberapa ormas Islam. Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor menilai wacana itu dapat merusak tatanan moral."Munculnya wacana gubernur mendatang harus melegalkan judi adalah pemikiran yang kontradiktif dan bisa merusak Jakarta 20 tahun ke depan," kata Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Yahya Abdul Habib di sebuah restoran di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2007).Yahya menilai, banyak langkah cerdas, kreatif dan strategis yang bisa diolah untuk memaksimalkan modal sosial masyarakat tanpa melalui legalisasi praktek judi. "Ini tinggal ditunjang oleh komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Jakarta," tukasnya.Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Zaenal Abidin juga menyatakan hal yang sama. Dia menilai, seharusnya wacana melegalkan judi ini tidak perlu dimunculkan dalam pilkada. Sebab ini akan merusak moral masyarakat DKI Jakarta.Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, menilai wacana legalisasi judi sebagai hal yang percuma. Karena aturan judi di Indonesia sudah jelas. "Sudah ada payung hukum soal itu dan sudah jelas. Wacana itu tidak etis dibahas di DPRD karena itu kewenangan pemerintah pusat," kata Rois .Wacana itu bisa menimbulkan iklim tidak sehat di masyarakat. "Kalau wacana itu terus diperbincangkan akan menimbulkan pro dan kontra. Saya tidak ingin menilai wacana itu dari dimensi setuju atau tidak, tapi kita bicara hukum," ujarnya.Wacana legalisasi praktek judi di Jakarta dilontarkan mantan Gubernur Ali Sadikin beberapa waktu lalu. Dia meminta kepada gubernur DKI hasil pilkada untuk melegalkan praktek judi untuk menambahkan Pandapatan Asli Daerah (PAD). (mar/umi)