.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus beradaptasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama di era transformasi digital.
"Transformasi digital ini bukanlah inovasi, namun ini adalah proses bagaimana kita berubah. Keinginan masyarakat juga sudah berubah, kita harus ikut dalam perubahan ini. Ini adalah agar pelayanan kita bisa sama dengan negara-negara tetangga kita yang sudah modern," jelas Suyus dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).
Hal itu ia sampaikan dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penerbitan Dokumen Elektronik pada Layanan Pertanahan Tahun 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT), Kamis (28/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejalan dengan transformasi digital layanan pertanahan elektronik ini, Suyus mengatakan Kementerian ATR/BPN juga tengah menyiapkan manajemen risiko di masing-masing Direktorat Jenderal (Ditjen) guna kelancaran program dan layanan elektronik.
"Saya sedang membuat bagaimana manajemen risiko ini akan disiapkan di masing-masing Ditjen. Kita sudah cukup canggih, teknologi yang kita siapkan, tapi kalau barang (informasi) yang kita siapkan itu tidak bagus, maka jadi mengurangi kesakralan digital atau elektronik itu," jelas Suyus
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PAN-BB, Cahyono Tri Birowo turut hadir di sesi yang membahas pelaksanaan pelayanan digital sebagai salah satu panelis. Pada momen ini, ia menekankan agar dalam transformasi digital hendaknya meminimalisir kegiatan yang bersifat ego sektoral.
"Kalau dalam transformasi digital, kita tidak boleh silo-silo, karena semuanya perlu integrasi," tuturnya.
Untuk Kementerian ATR/BPN sendiri, ia mengharapkan dalam transformasi digital ke depan dapat melakukan inovasi proses bisnis melalui kerangka digital.
"Ini yang kita harapkan semuanya, adanya perbaikan layanan, penyederhanaan proses bisnis, layanan yang lebih cepat untuk masyarakat sehingga melalui inovasi proses bisnis ini, kita bisa integrasi ke depannya," ujar Cahyono.
Sebagai informasi, dalam sesi diskusi panel yang bertugas sebagai moderator adalah Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa. Turut hadir sebagai panelis dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh para Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Koordinator Substansi bidang terkait pada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta 104 Kepala Kantah Kota/Kabupaten prioritas.
Lihat juga video: Menteri ATR/BPN-Kapolri Sepakat Zero Toleransi untuk Mafia Tanah
