.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi bersama pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,3 triliun.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli saat Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2024). Lalu, penandatanganan persetujuan Raperda tentang APBD ini diteken Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco dan Ima Mahdiah.
Dalam paparannya itu, Taufik mengatakan ada sejumlah rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Ia merinci, di bidang pemerintahan DPRD DKI, Jakarta merekomendasikan agar memprioritaskan anggaran untuk program yang langsung berdampak pada layanan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tunda program yang kurang mendesak untuk dialokasikan pada kebutuhan yang lebih relevan dan user-friendly," kata Taufik.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan penambahan belanja harus sesuai Rencana Kebutuhan Anggaran (RKB), prioritas unit kerja, dan terukur untuk peningkatan layanan.
"DPRD Provinsi DKI Jakarta juga meminta agar evaluasi terhadap belanja yang tidak efektif atau pemborosan yang tidak meningkatkan pelayanan masyarakat," ungkapnya.
Selanjutnya pada bidang perekonomian, DPRD DKI meminta agar Pemprov DKI secara proporsional menerapkan porsi anggaran subsidi terhadap TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta sesuai dengan kebutuhan.
"Jika dalam APBD Penetapan belum memenuhi kebutuhan, maka akan diusulkan pada APBD Perubahan 2025," ucapnya.
Selain itu, dalam rangka mendorong transportasi publik dan optimalisasi JIS sebagai kawasan Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar dilakukan pengembangan jaringan transportasi berbasis rel yaitu Pembangunan LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-JIS sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Di sisi lain, pada bidang keuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar target Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak ditetapkan berdasarkan target persentase tertentu dan tetap mengoptimalkan belanja daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang mengatasi permasalahan Jakarta.
"DPRD DKI Jakarta mendorong kepada BUMD di bidang transportasi agar lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari non-farebox sehingga tidak selalu bergantung pada subsidi pemerintah daerah," tuturnya.
Di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, DPRD DKI Jakarta menyampaikan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan secara bottom-up. Sehingga, kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat dan mendesak dapat diakomodir segera.
"DPRD DKI Jakarta merekomendasikan peningkatan perencanaan dan memprioritaskan pembangunan trotoar pada kawasan yang terintegrasi moda transportasi umum," imbuhnya.
Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI Jakarta mendorong anggaran Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) untuk memperbanyak pembangunan Pos Sapa di titik-titik rentan terhadap kekerasan seksual seperti di moda transportasi, taman, dan terminal.
"DPRD DKI mendorong agar program Pos Sapa disosialisasikan agar dapat bermanfaat untuk warga dan diselenggarakan di seluruh kecamatan. Saat ini baru 35 kecamatan yang ada program itu," imbuhnya.
