Kapasitas Barak Turut Memicu Tindak Kekerasan di IPDN

Medan - Terulangnya kasus kekerasan di IPDN - dahulu bernama STPDN - tidak terlepas dari jumlah praja yang dinilai terlalu banyak. Masalah kelebihan kapasitas ini sudah pernah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri - saat itu dijabat Hari Sabarno - oleh sekitar 600 alumni. Namun tidak dipedulikan. Pernyataan ini disampaikan puluhan alumni STPDN mulai dari angkatan 01-14, yang kini bertugas di Sumatera Utara. Mereka memberikan pernyataan bersama kepada wartawan, Rabu (11/4/2007) malam di Jalan HM Yamin, Medan. "Pada tahun 2003, tak lama setelah meninggalnya Praja Wahyu Hidayat, kita sudah menyampaikan beberapa rekomendasi agar tindak kekerasan tidak lagi terjadi di IPDN. Namun rekomendasi itu tidak dilaksanakan," kata Syahdin Setiabudi Pane, angkatan pertama STPDN yang masuk tahun 1999 dan kini bertugas di Kabupaten Deli Serdang. Berkenaan dengan masalah kelebihan kapasitas ini, Dhani Setiawan Isma, angkatan kedua STPDN yang masuk tahun 1990, menyatakan, sewaktu masa mereka dahulu, setiap tahunnya hanya ada 500 praja baru yang diterima. Sedikitnya jumlah praja yang diterima membuat kegiatan belajar dapat tenang. "Namun sejak beberapa tahun lalu, jumlah praja yang diterima setiap angkatannya menjadi 1.200 orang lebih. Dari sisi ini saja, semakin banyak potensi terjadinya bentrokan di barak karena benturan berbagai kepentingan. Sementara luas kampus tidak bertambah," kata Dhani yang kini menjabat sebagai Camat Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut. Selain itu, menurut para alumni, banyaknya praja yang berada di kampus menyebabkan kondisi belajar sudah tidak nyaman. Pada masa awal, kapasitas barak atau asrama praja, satu lantai hanya diisi sekitar 50 praja. Namun kini jumlahnya sudah beberapa kali lipat. Untuk menampung praja yang demikian banyak, tempat tidur dibuat bertingkat. Tempat belajar demikian penuh. "Makanya banyak praja yang belajar di atas tempat tidur, jadi sudah tidak nyaman. Makanya penerimaan praja harus dikurangi. Idealnya memang sekitar 500 praja saja per tahun," kata Dhani. Selain masalah kelebihan kapasitas, para alumni juga merekomendasikan agar para instruktur atau pengasuh, sebaiknya juga diambil dari para alumni. Karena alumni sudah mengecap pendidikan di sana, dan tahu materi apa yang sebaiknya disampaikan kepada para praja. Pada prinsipnya, kata Dhani, para alumni STPDN angkatan 01 hingga 14 yang ada di Sumut menyambut baik pernyataan Presiden SBY yang memutuskan tidak membuka pendaftaran praja baru di IPDN pada tahun ajaran 2007/2008. Upaya ini memang dapat menjadi solusi bagi upaya menghindari terjadinya kekerasan di masa mendatang. Namun masalah kelebihan kapasitas dan pengasuh yang tepat, patut juga menjadi perhatian. Mengenai usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar dilakukan pemasangan CCTV (Closed Circuit TV) systems atau kamera pengawas di barak praja, para alumni enggan menyatakan tidak setuju. "Namun kok kesannya kayak jadi tahanan ya. Praja kan bukan tahanan. Aturannya saja yang dibenahi, dan mencoba melakukan rekomendasi yang diusulkan para alumni, sudah selesai persoalannya," kata salah seorang alumnus. (rul/asy)