Arahan Prabowo Agar PPDB Zonasi Dikaji Mendalam

Prabowo Subianto di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di SICC, Kamis (7/11). — Foto: Presiden Prabowo Subianto (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta agar PPDB sistem zonasi dikaji lebih dalam. Hal ini terungkap usai adanya pertemuan dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Diketahui, usulan PPDB zonasi agar dihapus disampaikan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lalu usulan ini berujung pada panggilan langsung Prabowo kepada Abdul Mu'ti ke Istana Negara.

Selain membahas soal PPDB zonasi, Prabowo dan Mu'ti juga membahas soal gaji guru. Selain Mu'ti, terlihat juga ada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang tiba lebih dulu di Istana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mu'ti menyebut pihaknya sudah melakukan beberapa audiensi dengan pada kepala dinas pendidikan serta pakar. Dia menegaskan hasil kajian lebih mendalam nanti akan segera disampaikan kembali ke Prabowo.

"Kami bahas secara khusus dengan Pak Presiden, kami sampaikan hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu yang lalu dan juga kajian para pakar dan audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan," kata Mu'ti kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Intinya, terkait PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kajian pelaksanaannya dan nanti keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian PPDB zonasi dan nanti hasilnya akan kami sampaikan ke Pak Presiden dan keputusannya akan disampaikan dalam sidang kabinet," lanjut Mu'ti.

Komisi X DPR Beri Saran

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian tidak sependapat dengan Gibran Rakabuming.
Hetifah awalnya bicara terkait alasan adanya zonasi untuk para siswa. Dia menyebut kebijakan itu mengurangi ketimpangan kualitas sekolah hingga mencegah diskriminasi, tapi memang masih menghadapi tantangan dalam pengimplementasian.

"Zonasi diperkenalkan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi. Namun, sistem ini memang menghadapi tantangan implementasi, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan kualitas antar sekolah," kata Hetifah saat dihubungi, Kamis (21/11).

Hetifah pun memandang perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum mengambil keputusan menghapus PPDB zonasi. Salah satunya, kata dia, berdiskusi atau mendengar pendapat publik serta stakeholder.

"Mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat. Mengkaji dampak zonasi, seperti melakukan evaluasi mendalam terkait dampak positif dan negatif dari sistem zonasi sejak diberlakukan," ucapnya.

Selain itu, Hetifah menilai perlu ada alternatif lain jika memang hendak menghapus PPDB zonasi. Dia menganggap perlu adanya alternatif lebih adil.

"Mengeksplorasi alternatif. Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (memperbesar porsi PPDB jalur afirmasi)," ujar dia.

Hetifah pun mendorong adanya peningkatan kualitas terlebih dulu. Menurutnya, pemicu tidak berjalan lancarnya PPDB zonasi karena kualitas pendidikan yang tidak merata.

"Mendorong peningkatan kualitas pendidikan merata. Masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar sekolah. Terkait ini, Komisi X mendesak pemerintah mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan," jelasnya.

Dia juga mendorong adanya pelibatan sekolah swasta. Menurutnya, peran sekolah swasta dapat menjadi alternatif bagi Siswa di luar zonasi dengan membuka akses pendidikan bagi semua kalangan.

"Sekolah swasta sebenarnya dapat membantu meringankan tekanan pada sekolah negeri. Sekolah swasta dapat berpartisipasi dalam program afirmasi dengan menyediakan beasiswa atau subsidi untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan sekolah swasta untuk merancang kebijakan insentif, seperti subsidi biaya pendidikan atau bantuan operasional, agar sekolah swasta lebih terjangkau bagi masyarakat," tutur dia.

"Sekolah swasta juga perlu dilibatkan dalam perencanaan strategis pendidikan daerah untuk melengkapi kapasitas sekolah negeri. Tapi, Pemerintah harus memastikan regulasi mendukung sinergi antara sekolah negeri dan swasta, termasuk memberikan insentif kepada sekolah swasta yang berkontribusi dalam pemerataan pendidikan. Dengan sinergi antara sekolah swasta, sekolah negeri, dan pemerintah, sistem pendidikan nasional, termasuk PPDB zonasi, dapat lebih efektif dan inklusif," sambung dia.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

Mendikdasmen: Masih Dikaji

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menanggapi itu, Abdul Mu'ti menyebut sistem zonasi PPDB tengah dikaji.

"Bukan pembahasan mengenai penghapusannya, tapi pembahasan mengenai zonasi, tidak bicara menghapuskan dan tidak bicara meneruskan, semua masih dalam pengkajian. Nanti tunggu saja tanggal mainnya ya, it's coming soon," ungkap Abdul Mu'ti saat kunker di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan, dilansir detikSumut, Sabtu (23/11).

Abdul Mu'ti mengatakan keputusan mengenai sistem zonasi PPDB ini akan segera diumumkan setelah kajian selesai dilakukan. Mu'ti menyebutkan pihaknya juga menerima masukan dari kepala dinas, anggota DPR, hingga masyarakat.

"Sehingga, terkait dengan pernyataan Pak Wakil Presiden, tentu kami akan perhatikan tapi keputusannya akan kami lakukan setelah kajian yang kami lakukan, termasuk masukan dari kepala dinas dan masyarakat, termasuk masukan dari DPR, yang nanti kami ramu untuk menjadi keputusan yang mudah-mudahan menjadi kemudahan proses penerimaan murid-murid baru berlangsung baik dan lebih adil," ujarnya.

Usulan Gibran

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Gibran mengatakan kunci Indonesia Emas 2045 adalah pendidikan.

"Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," kata Gibran saat sambutan dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Gibran menerangkan dewasa ini penting untuk mengajari anak-anak tentang pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. Dia mewanti-wanti jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara lain.

"Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding dan belajar programming, belajar digital marketing, karena sekarang kita nggak boleh ketinggalan dari negara lain. Jadi jangan sampai ketinggalan," ujar Gibran.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan pemerintah juga telah menerima pimpinan Nvidia yang akan berinvestasi di beberapa kota. Dia berharap kesempatan ini bisa diisi oleh anak-anak muda.

"Kemarin juga kedatangan tamu bosnya Nvidia yang menyatakan akan investasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Kalau ada kesempatan seperti ini, seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong tapi anak mudanya tidak mengisi, tapi saya yakin Muhammadiyah tidak sabar jadi bagian Indonesia Emas 2045," ujar Gibran.

Halaman 1 2

Selanjutnya