IPDN di Bawah Depdiknas, Calon Praja Harus Bergelar Sarjana

Jakarta - Rencana perubahan fundamental terhadap IPDN mulai ada titik terang. Lembaga pendidikan yang mencetak calon birokrat itu akan diarahkan layaknya pendidikan profesi lainnya. Nantinya, IPDN akan berada di bawah Mendiknas dan calon praja harus bergelar sarjana. "IPDN ditata kembali sesuai UU 20/2003 tentang pendidikan kedinasan. Orientasinya akan disesuaikan dengan pendidikan profesi," kata Satrio Sumantribrojonegoro, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas. Pernyataan Satrio itu merupakan hasil rapat terbatas mengenai pendidikan kedinasan yang dipimpin Kepala Negara. Rapat diikuti para gubernur akademi kemiliteran dan kepolisian itu berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/4/2007). Konsekwensi penataan sesuai UU 20/2003 tersebut adalah perubahan organisasi IPDN. Bila sebelumnya bernaung di bawah Departemen dalam negeri, maka ke depan akan ada dalam naungan Depdiknas. Sementara perubahan orientasi membawa perubahan persyaratan bagi para calon praja IPDN. Sebab layaknya pendidikan profesi lainnya, maka calon praja IPDN terlebih dahulu harus mengantongi ijazah S1 Ilmu Pemerintahan. "Banyanganya untuk pamong, S1-nya Ilmu Pemerintahan. Lalu pendidikan profesi pamong di IPDN setahun. Jadilah dia pamong profesional," jelas Satrio. Perubahan tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendidikan kedinasan. Cakupannya tidak hanya IPDN, tapi seluruh pendidikan kedinasan di Tanah Air yang mencapai 150 buah. Dirjen Dikti membenarkan pembahasan produk hukum itu sendiri sebenarnya telah berlangsung sejak 2005. Prosesnya berjalan lambat karena bagaimana pun penataan harus mengakomodir semua kepentingan dari masing-masing departemen teknis terkait pemilik lembaga pendidikan bersangkutan."PP itu harus dipastikan dapat dilaksanakan dan dipatuhi semua. Yang paling penting kebutuhan masing-masing sektor dapat disiapkan dan dipenenuhi dengan baik. Kita tak ingin ada tarik menarik," ujar dia. (lh/asy)