SBY Instruksikan Evaluasi Akmil & Akpol Agar Tak Seperti IPDN

Jakarta - Berkaca dari kasus kekerasan di IPDN, Presiden SBY memerintahkan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pendidikan di akademi-akademi kemiliteran dan kepolisian. Tradisi kekerasan harus dihapus.Evaluasi juga dilakukan terhadap pendidikan kedinasan lainnya, termasuk pendidikan calon bintara dan tamtama TNI."Akan dilakukan evaluasi kembali. Apakah ada tradisi-tradisi di akademi-akademi yang menggunakan kekerasan. Tetapi kalau ada tradisi-tradisi yang mungkin tidak bagus itu yang diminta Presiden untuk dihapus," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.Hal ini disampaikan Djoko di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2007).Pernyataan Djoko merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden SBY. Rapat diikuti antara lain gubernur Akmil, AAU, AAL, Akpol dan kepala sekolah SMA Taruna Nusantara serta sejumlah menteri terakait.Djoko menjelaskan, metode pendidikan dan pembinaan mental yang dilakukan akademi kemiliteran dan kepolisian sudah sejak lama meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan maupun kontak fisik.Menurut dia, metode yang ditempuh untuk menumbuhkan kepatuhan, ketaatan, loyalitas para taruna terhadap atasan dan pengajar dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat pembinaan."Pendidikan agar siswa hormat dan patuh pada guru, itu mutlak. Tetapi ada banyak metodenya. Tidak harus dengan kekerasan. Sejauh metodenya tepat, outputnya baik dan tujuannya tercapai. Itu bagus. Tetapi kalau ada tradisi-tradisi yang mungkin tidak bagus itu yang diminta Presiden untuk dihapus," terang Djoko. (aan/nrl)