Kalla Soal Kasus Bulog: Skor Saya dengan Gus Dur 1-1

Jakarta - Kasus dugaan korupsi impor sapi fiktif dari Australia yang menjebloskan mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo ke hotel prodeo alias penjara, membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla bernostalgia. Dia teringat ketika ditunjuk untuk memimpin lembaga yang mengelola stok beras itu di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. "Skornya saya dengan Gus Dur 1-1" ujarnya. Dituturkan Kalla, selama 6 bulan memimpin Bulog, dirinya pernah dimintai sejumlah dana oleh Presiden Gus Dur. Namun dia mengaku menolak permintaan Gus Dur, karena tidak ingin tersangkut kasus di kemudian hari."Waktu itu saya menolak. Tak lama kemudian saya dipecat sebagai kepala Bulog juga sebagai menteri," tutur Kalla.Hal ini disampaikan Kalla ketika menjawab pertanyaan seorang peserta dalam acara Pengaderan Fungsional Mahasiswa angkatan ke-2 yang diselenggarakan Partai Golkar di Wisma Wiladatika, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (9/4/2007).Kalla menjawab pertanyaan bagaimana sikap Golkar terhadap kadernya yang terlibat korupsi. Namun sebelum menjawab, Ketua Umum Partai Golkar itu berkisah soal pengalamannya ketika memimpin Bulog. "Wakil saya yang memberikan dana itu. Dia kemudian ditahan karena kasus itu. Dan kita tahu kemudian Gus Dur diberhentikan MPR karena kasus itu," Kalla melanjutkan kisahnya.Diakui Kalla, Bulog memang menjadi sumber korupsi karena mengelola uang yang besar. Dari 8 Kepala Bulog, 4 di antaranya mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi. "Alhamdulillah saya tidak terkena kasus karena hanya 6 bulan memimpin Bulog," ujarnya.Mengenai status Widjanarko, Kalla mengatakan, Widjanarko sebenarnya sudah bukan lagi anggota Partai Golkar. Kasus yang melibatkan Widjanarko tidak ada sangkut pautnya dengan partai yang dipimpinnya. "Terakhir dia kan sebagai anggota DPR dari PDIP," cetus Kalla.Kalla menambahkan menambahkan, jika memang ada kader Golkar yang terlibat kasus pidana seperti korupsi, hal itu menjadi tanggung jawab pribadi sang kader. "Sebagai partai, Golkar tidak mungkin bertanggung jawab apa saja terhadap tindakan anggotanya," tandas Kalla. (bal/ndr)