Pansus Lumpur: BPLS Harus Lebih Baik dari Timnas

Surabaya - Kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bisa menjadi lebih baik dari Timnas Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo. Harapan itu disampaikan Ketua Pansus Dampak Lumpur DPRD Jatim YA Widodo."BPLS harus bisa berperan lebih banyak menanggulangi luapan lumpur dan dampak sosialnya dibandingkan timnas," kata YA Widodo saat dihubungi detikcom, Senin (9/4/2007).Tujuh bulan Timnas menunaikan tugasnya, bagi Widodo, masih belum menunjukkan perannya dalam penanggulangan semburan lumpur di Porong. Pengalaman yang terjadi tersebut, kata Widodo, jangan sampai terjadi lagi pada badan yang baru ini.Pansus Lumpur, kata politisi PDIP ini, sangat senang dibentuknya BPLS oleh Presiden. BPLS adalah salah satu rekomendasi dari Pansus untuk menangani persoalan lumpur. "Harapan kita badan ini bisa bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab," harapnya.Ia juga berpesan pada BPLS untuk juga memasukkan pakar geologi dalam tim penanganan lumpur. "Saran dari pakar geologi ini harus juga dijadikan rujukan untuk penyelesaian masalah lumpur," ujarnya.Widodo yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini juga berharap BPLS ini juga harus di-back up penuh anggarannya. "APBN harus memback up penuh dana badan ini untuk menanggulangi dampak lumpur. Tidak hanya dari Lapindo saja," tandasnya.Menurut dia, yang lebih penting, BPLS juga harus bekerjasama dengan Pemerintah Kebupaten Sidoarjo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Dalam APBD juga harus dialokasi dana untuk BPLS," imbuhnya.Ke depan yang harus segera dilakukan oleh BPLS adalah segera membuat kanalisasi membuang lumpur ke Kali Porong. Sebab cara tersebut jauh lebih efektif dari pada membuat tanggul. "Percuma tanggul dibuat nantinya juga akan jebol lagi," katanya.Dan tentunya, kata Widodo, persoalan ganti rugi bagi warga korban lumpur tetap harus segera diselesaikan. "BPLS harus mendengarkan aspirasi rakyat yang menjadi korban," jelasnya. (gik/mar)