Hapus Kekerasan di IPDN, SBY Potong Satu Generasi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak tegas terkait masih terjadinya aksi kekerasan di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Presiden memotong satu generasi, dengan tidak membuka pendaftaran praja baru tahun ajaran 2007/2008. "Lebih baik, kita tunda satu tahun, tapi kita yakin sistem baru yang kita terapkan berjalan dengan baik dan terhindar dari praktek-praktek kekerasan," kata Presiden SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2007). Jumpa pers itu digelar setelah SBY meminta penjelasan rektorat IPDN terkait tewasnya Cliff Muntu, praja asal Sulut. Dalam jumpa pers itu, SBY didampingi Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo AS, Kapolri Jenderal Sutanto, Menneg PAN Taufik Effendi dan jajaran rektorat IPDN.Presiden meminta semua pihak untuk menerima keputusan pemerintah yang menunda proses penerimaan praja baru IPDN tahun ajaran 2007/2008. Selam satu tahun tidak menerima praja baru, menurut SBY, pemerintah akan melakukan pembenahan internal terhadap sistem belajar mengajar di kampus yang berdiri di Jatinangor, Sumedang itu. Selain memotong satu generasi, Presiden SBY juga meminta agar militerisasi di kampus pencetak pamong praja itu dihapuskan. Semua kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler di IPDN harus bersih dari tindakan militerisasi. (asy/nrl)