.webp)
Mantan Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan (capim) KPK di Komisi III DPR. Poengky menyebut KPK harus melakukan pengawasan pasca-Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan Poengky saat uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Hal itu dikatakan Poengky untuk mencegah adanya kebocoran dana.
"Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan pengawasan pasca dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, karena dengan adanya pemerintahan yang baru dikhawatirkan atau berpotensi adanya kebocoran anggaran yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang baru," kata Poengky.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poengky menjelaskan potensi kebocoran tersebut karena kurangnya pemahaman pejabat yang baru. Jadi, saat kebijakan diambil, muncul sejumlah kekeliruan.
"Sehingga kemudian ketika melaksanakan kebijakan ada kekeliruan-kekeliruan di sana-sini," sebutnya.
Poengky menyebut KPK harus selalu melakukan pemantauan, terutama di daerah rawan korupsi. Serta di daerah otonomi baru, seperti di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
"Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus selalu mendampingi dan kemudian melakukan monitoring di sana terutama di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dianggap rawan korupsi serta daerah-daerah otonomi baru," ungkapnya.
KPK, menurutnya, perlu menggandeng instansi lainnya untuk melakukan pengawasan. Selain itu, perlu dilibatkan masyarakat hingga media.
"Sehingga KPK akan dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan serta memberi saran kepada pimpinan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan," tuturnya.
Berikut urutan uji kelayakan capim KPK:
1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
2. Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas)
3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
4. Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
5. Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
6. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
8. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
9. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
10. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)
Tonton Video: Komisi III Akan Gali Persoalan Etika & Hukum saat Uji Capim KPK
