.webp)
Mahkamah Konstitusi memutuskan pejabat daerah dan TNI/Polri dapat dikenai sanksi pidana jika melanggar netralitas. Merespons itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan pihaknya akan menaati putusan tersebut dan menindak tegas anggota bila tidak netral.
"Apabila terdapat anggota Polri yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
Trunoyudo menyebutkan Polri komitmen menjaga profesionalisme dalam rangka mewujudkan demokrasi dan memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang kondusif. Korps Bhayangkara, menurut dia, berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebutkan netralitas Polri telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berisi anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih serta surat edaran melalui telegram rahasia (TR) yang telah disampaikan kepada jajaran.
"Untuk bertindak netral dan tidak memihak salah satu calon dalam pemilu, pilpres, maupun pilkada," jelas Truno.
Menurut dia, Putusan MK 136/2024 adalah norma baru yang langsung efektif berlaku. Sedangkan TR netralitas anggota Polri sudah dibuat terdahulu dan masih berlaku.
TR netralitas anggota Polri dalam Pilkada 2024 bernomor ST/1899/VIII/WAS/2024 berisi larangan-larangan untuk berperilaku tidak netral dalam tahapan Pilkada 2024 dan akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Artinya, jika ditemukan anggota Polri tidak netral, maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri," tegasnya.
Truno mengatakan Polri diberi tanggung jawab keamanan untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024-2025 yang aman, damai, dan bermartabat.
"Polri juga ucapkan terima kasih atas doa bersamanya dan partisipasi seluruh stakeholder yang telah menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak terpecah belah serta tetap memelihara dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa," imbuhnya.
Ada lima imbauan Polri kepada masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi pilkada serentak digelar pada Rabu, 27 November 2024.
Pertama, seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama menciptakan keteduhan dan kondusivitas. Mulai menjelang pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Serentak 2024-2025 hingga terpilihnya kepemimpinan daerah seluruh Indonesia melalui pilkada serentak yang jujur, aman, damai, dan bermartabat.
Kedua, polisi mengucapkan terima kasih kepada semua elemen bangsa yang telah membantu Polri merawat perbedaan preferensi politik masyarakat. Namun tetap dalam semangat kekeluargaan menjaga toleransi dan semangat kebinekaan dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketiga, mengajak kepada seluruh masyarakat bergandengan tangan, menguatkan kembali kebinekaan. Keempat, mengucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran kepada Polri dalam merawat demokrasi selama rangkaian proses Pemilu 2024.
Lalu, kelima, memastikan kembali bahwa Polri bersama TNI, siap menjaga keamanan proses Pilkada Serentak 2024-2025 di seluruh Indonesia hingga tuntas.
Lihat juga Video: Pesan Menko Polhukam ke KPU di Pilkada: Harus Netral dan Berintegritas
