.webp)
DPR akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan untuk mengusut peristiwa kaburnya tujuh tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut baik rencana DPR itu sebagai bagian dari perbaikan bersama.
"Kami persilakan dan kami terima dengan satu prasangka baik untuk perbaikan kita bersama," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).
Panja tersebut dibentuk oleh DPR sebagai respons terhadap kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari. Menurut Yusril, usul pembentukan Panja Pemasyarakatan telah sesuai dengan tupoksi DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Yusril mengaku pun akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu guna menindaklanjuti langkah-langkah pengamanan, pemeriksaan, dan investigasi terhadap kaburnya ketujuh tahanan tersebut.
"Dan saya akan mengkoordinasikan dengan menteri terkait yang menangani masalah ini untuk segera melakukan langkah-langkah pengamanan dan juga melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kasus ini," ungkap Yusril.
"Jadi, kami berterima kasih kepada DPR yang mempunyai perhatian yang serius terhadap masalah ini," sambung dia.
Tanggapan DPR RI
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebutkan pihaknya akan mengecek terkait standar operasional prosedur (SOP) di Rutan Salemba. Willy mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak dari Rutan Salemba.
Willy mengatakan, dalam UU Keimigrasian, pihaknya telah menambahkan aturan petugas imigrasi dalam konteks kedinasan. Dia ingin melihat dan mengidentifikasi jenis konflik dan kerumitan dari masalah yang ada terlebih dulu.
"Jadi kami tidak pengen gegabah, tapi kami ingin kemudian semuanya bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien dalam proses pengelolaan," kata Willy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
Dia mengungkapkan, juga dimungkinkan adanya reguler check-in, mengenai kondisi fisik dan sebagainya. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan untuk mengetahui titik-titik masalah itu berada di mana.
Lebih lanjut Willy mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan. Namun, menurut dia, pihaknya akan menggelar rapat dengan mitra kerja terlebih dulu.
"Kita sudah sepakati, tinggal kita bentuk, kita selesaikan dulu dengan semua mitra kerja. Lalu kemudian mungkin ada 1-2 kali RDPU mungkin untuk mendapatkan masukan baru kemudian kita kick off panja," ucapnya.
Tonton Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur
