DPP Tidak Beri Kontribusi Perbaiki Kinerja SBY

Jakarta - Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) menuai pro kontra. Bagi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Yosanna H Laoly, DPP tidak akan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perbaikan kinerja pemerintah."Karena cuma pertimbangan, bisa diterima bisa ditolak. Jadi sifatnya tidak mengikat. Apalagi yang memberikan pertimbangan itu bukan dari menteri atau kabinet," kata Yasonna di sela-sela diskusi bertajuk "Akal-akalan Daerah Pemilihan" di Hotel Santika, Jalan KS Tubun, Jakarta Barat, Selasa (3/4/2007).Meski DPP merupakan amanat konstitusi, menurut dia, sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah reshuffle kabinet."Kalau menteri masukannya kan bersifat mengikat karena merupakan kebijakan. Kalau pertimbangan dari DPP nanti akan dibawa lagi oleh presiden ke sidang kabinet, dibahas bersama menteri toh yang diterima adalah masukan dari menteri," jelas dia.MundurDalam kesempatan itu, Yasonna menilai anggota DPP sebaiknya tidak merangkap jabatan strategis, baik di parpol maupun perusahaan negara."Kalau ada anggota DPP merangkap jabatan baik di parpol maupun perusahaan pemerintah itu melanggar konstitusi. Misalnya seperti Ibu Rachmawati dan Sjahrir. Sebelum dilantik sebagai anggota DPP, keduanya harus mengundurkan diri dari partainya masing-masing. Itu berlaku bagi semua anggota DPP. Jadi SK-nya dikeluarkan setelah ada pengunduran diri dan harus diberitahu ke publik," beber Yasonna.Presiden SBY pada 26 Maret telah meneken SK pembentukan DPP. Dewan itu akan diisi oleh 9 anggota. Lembaga ini akan berkantor di eks gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA). (aan/nrl)