PWNU Minta Pemerintah Ambil Alih Lapindo

Jakarta - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyesalkan sikap pemerintah yang lambat dalam menangani luapan lumpur Lapindo yang melumpuhkan ekonomi Porong, Sidoarjo. Padahal, dampak luapan lumpur ini tidak hanya pada masyarakat di sekitar Porong saja, tapi sudah meluas ke wilayah Jawa Timur lain.Penyesalan itu diungkapkan Ketua PWNU Jatim KH Ali Maschan Moesa saat dihubungi detikcom, Selasa (3/4/2007). Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus diam seperti ini, melainkan turun langsung ke lapangan. "Selama ini pemerintah menganggap lumpur hanya masalah Lapindo dengan pemerintah, itu yang saya sesalkan," ungkapnya. Ali menegaskan, kegagalan fatal yang dilakukan Timnas, yakni tenggelamnya rel dan Jalan Raya Porong yang selama ini menjadi solusi paling akhir bagi masyarakat.Sebenarnya, menurut Ali, masalah ini bisa diantisipasi jauh-jauh hari dengan membuat tanggul yang lebih kokoh untuk mengamankan jalur vital tersebut. "Paling-paling Timnas beralasan tidak ada dana dari Lapindo untuk pengamanan itu," keluhnya.Ali mengusulkan, pemerintah mengambil alih penangangan lumpur Lapindo secara total. Apalagi ahli geologi memprediksikan umur Lapindo bisa mencapai puluhan tahun. "Lapindo pun juga ada keterbatasan dana. Saya malah khawatir nanti Lapindo akan menyerah. Kalau begitu, terus bagaimana nasib warga kalau pemerintah diam saja?" tambahnya.Jika nanti ada badan baru pengganti Timnas, Ali mengusulkan harus dipegang langsung oleh pemerintah termasuk masalah biayanya. Dia juga mengharap pemerintah lebih serius lagi membangun infrastuktur yang rusak, sehingga efek domino dari luapan lumpur ini tidak akan terjadi. (anw/umi)