.webp)
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem riset di Indonesia. Hal ini dalam upaya meningkatkan berbagai inovasi yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat daya saing nasional.
"Penguatan ekosistem riset di Tanah Air harus segera diperkuat sebagai modal dasar untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memenangi setiap persaingan di tingkat global," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2024).
Catatan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) mengungkap masalah riset di Indonesia terkait tiga hal, yakni pendanaan yang minim, belum adanya lembaga perencanaan dan pembiayaan riset dan teknologi, serta sumber daya manusia (SDM) kompeten yang terbatas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lestari menjelaskan dana riset Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, bahkan negara ASEAN.
Belanja riset Indonesia terendah dibanding lima negara anggota ASEAN lainnya.
Catatan AIPI mengungkapkan belanja riset dan pengembangan Indonesia hanya 0,08% dari PDB. Sementara Singapura belanja risetnya mencapai 2,18% PDB, Malaysia 1,26% PDB, Thailand 0,48% PDB, dan Filipina 0,14% PDB.
Menurut Lestari, sejumlah catatan tersebut harus mendapat perhatian serius semua pihak untuk bisa segera diatasi.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat perlunya upaya bersama mengenai ketersediaan dana, pengelolaannya hingga kesiapan SDM yang mumpuni untuk melakukan riset.
Di era saat ini, ujar Rerie, membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, media, kelompok masyarakat, dan akademisi merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan segera untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap ekosistem riset yang mampu melahirkan berbagai inovasi di berbagai bidang dapat terus diperkuat.
Sehingga, tegas Rerie, peluang Indonesia untuk memenangi persaingan di sejumlah bidang pada skala global semakin besar.
Jika bangsa Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya, Rerie meyakini, amanat konstitusi UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan.
(prf/ega)
