Menlu: Informasi DPR Soal Resolusi PBB Tidak Lengkap

Jakarta - Menlu Hassan Wirajuda tak gentar dengan ancaman interpelasi DPR karena pemerintah menyetujui resolusi PPB terhadap Iran. DPR dibilang tidak tahu isi lengkap resolusi nomor 1747 tersebut."Apa sih persoalan pokok resolusi itu? Apa isi yang terkandung di dalamnya? Bagaimana jalan ke depannya? Kan begitu," ungkap Hassan usai Rakor Polhukam di Kantor Menko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/3/2007).Tidak lengkapnya informasi diterima kalangan DPR itu terungkap saat Hassan manghadiri pertemuan dengan Komisi I DPR, Kamis malam (29/3/2007). Dalam pertemuan itu, Komisi I meminta pemerintah mengintensifkan sosialisasi resolusi tersebut."Jadi diakui bahwa sebetulnya dengan informasi yang diketahui masyarakat, termasuk anggota DPR tidak lengkap," kata Hassan.Namun sebelum pemerintah sempat melakukan sosialisasi, informasi yang sepotong-potong terlanjur dikomentari, tanpa referensi dan informasi yang lengkap.Atas dasar itu, Hassan bersedia dipanggil DPR untuk menyosialisasikan resolusi yang dipicu krisis nuklir Iran itu. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan Hassan untuk memenuhi panggilan DPR terkait kebijakan pemerintah itu.Hassan juga menyatakan kebijakan pemerintah yang mendukung resolusi tersebut tidak akan menimbulkan reaksi berlebihan dari masyarakat, khususnya kalangan muslim. "Kita akan jelaskan juga, itu tidak ada persoalan," tandas Hassan. Hassan beberapa hari ini disibukkan melobi kalangan DPR agar tidak melancarkan interpelasi soal Iran. Selasa 27 Maret lalu dia melobi di Hotel Dharmawangsa. Kamis 29 Maret melobi lagi dan Jumat pagi tadi dia melobi FPPP di gedung DPR. (aba/nrl)