Muhammadiyah Tampik Tuduhan Terima Dana Nonbujeter DKP

Jakarta - Beberapa organisasi ditengarai menerima dana nonbujeter Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP), salah satunya Muhammadiyah. Namun hal ini ditampik Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. "Ya sudah saya cek tentang kucuran dana tersebut dan itu tidak benar, tidak ada. Jadi perlu diklarifikasi itu diberikan kepada siapa, berapa jumlahnya dan untuk apa," ujar Din usai memberikan sambutan dalam deklarasi Baitul Muslimin Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (29/3/2007).Din menyatakan ada dana dari pemerintah dan departemen-departemen, namun hal itu sifatnya sumbangan yang digunakan untuk kegiatan organisasi.Namun, sambung Din, kucuran dana yang dimaksud dari DKP sudah dia cek ke bendahara Muhammadiyah, dan ternyata hasilnya nihil."Muhammadiyah memang sering mendapat sumbangan dari pemerintah untuk kegiatan organisasi tapi sifatnya sumbangan," tandas Din.Pada Rabu 28 Maret, dalam nota keberatan mantan menteri Kelautan Rokhmin Dahuri yang dibacakan pengacaranya, M Assegaf, di PN Tipikor, Rokhmin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), NU, Muhammadiyah dan berbagai organisasi lain ikut menikmati dana nonbujeter yang membuatnya jadi terdakwa korupsi. Besarnya bantuan kepada lembaga-lembaga itu tidak diketahui, namun semuanya tercatat jelas dalam pembukuan keuangan di Departemen Kelautan dan Perikanan. (nik/asy)